Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman imbas kisruh pasar modal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan bursa atas situasi yang terjadi.
“Saya pikir ini positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang terjadi di bursa kemarin,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).
Gejolak pasar bermula pada penutupan perdagangan Rabu (28/1/2026), ketika indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok 7,35% ke level 8.320. Tekanan tersebut disertai aksi jual bersih investor asing (net foreign sell) senilai Rp 6,12 triliun dan memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) pertama pada 2026.
Keesokan harinya, Kamis (29/1/2026), BEI kembali memberlakukan trading halt selama 30 menit setelah IHSG kembali merosot hingga 8%. Perdagangan kemudian dilanjutkan pada pukul 09.56.01 WIB melalui Jakarta Automated Trading System (JATS) tanpa perubahan jadwal, sesuai ketentuan penurunan indeks.
Purbaya menilai manajemen BEI tidak bergerak cepat dalam merespons kisruh tersebut. Ia secara khusus menyoroti kelalaian pimpinan bursa dalam menindaklanjuti laporan dan masukan dari penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang dinilainya sebagai kesalahan serius.
“Dia tidak follow-up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan dia yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam,” tegas Purbaya.
Di luar persoalan pasar modal, pemerintah menegaskan komitmen menjaga fondasi perekonomian nasional. Untuk memperbaiki kinerja fiskal, Kementerian Keuangan tengah melakukan rotasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Kemarin pegawai DJBC saya ganti 35 orang. Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pegawai DJP saya ganti,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan, rotasi tersebut menyasar pegawai yang terindikasi melakukan penyimpangan. Langkah ini ditempuh seiring tidak tercapainya target penerimaan negara pada akhir 2025, yang berdampak pada pelebaran defisit hingga 2,92% dari produk domestik bruto (PDB), mendekati batas aman 3%.
“Pegawai yang ketahuan main-main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kita melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan peran Satuan Tugas Debottlenecking guna mengurai hambatan investasi. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan penguatan koordinasi bersama otoritas terkait, termasuk bank sentral, agar likuiditas pasar terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target 6% pada tahun ini.
“Jadi perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi. Kami juga sudah berkomunikasi lebih dekat dengan bank sentral sehingga likuiditas pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini,” pungkas Purbaya.
0 comments:
Post a Comment