Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia menjadi sinyal bahwa kebijakan pemerintah masih berada di jalur yang tepat dan tetap mendapat kepercayaan dunia internasional.
S&P mempertahankan peringkat kredit jangka panjang Indonesia di level BBB serta peringkat jangka pendek A-2 dengan prospek (outlook) stabil.
Purbaya menyebut keputusan lembaga pemeringkat internasional tersebut sebagai kabar baik bagi Indonesia. Menurutnya, penilaian S&P mencerminkan kepercayaan global terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah yang tetap terjaga.
“Kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa dukungan dan kerja sama yang baik antara pemerintahan dan DPR RI, kemarin lembaga rating S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB atau A-2 dengan outlook stabil,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2026, Selasa (14/7/2026).
Peringkat BBB menempatkan surat utang Indonesia dalam kategori investment grade atau layak investasi. Sementara itu, outlook stabil menunjukkan S&P belum memperkirakan adanya perubahan peringkat kredit Indonesia dalam waktu dekat.
Menurut Purbaya, keputusan tersebut menjadi validasi dari lembaga internasional terhadap arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.
“Jadi pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, yang jujur, prudent, dan independen melihat kebijakan kita baik,” jelasnya.
Purbaya mengatakan keputusan S&P juga menjadi jawaban atas berbagai sentimen negatif mengenai kondisi fiskal Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan anggaran pemerintah dapat memicu penurunan peringkat kredit Indonesia.
Namun, S&P tetap mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Menurut Purbaya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap penurunan peringkat belum terbukti.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam merumuskan berbagai kebijakan. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar setiap kebijakan tetap sejalan dengan undang-undang dan tujuan pembangunan nasional.
“DPR dengan pemerintah adalah satu kesatuan yang baik. Sehingga mereka bisa melihat bahwa kebijakan kita adalah kebijakan yang utuh dan betul-betul bertujuan untuk memakmurkan rakyat tanpa melanggar undang-undang yang sudah dibuat oleh parlemen,” lanjutnya.
Purbaya menegaskan pemerintah akan terus mengarahkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas fiskal agar tetap memperoleh kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat internasional.
Ia pun menepis anggapan bahwa Indonesia sedang menuju situasi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, keputusan S&P menjadi salah satu indikator bahwa arah kebijakan pemerintah masih dinilai positif.
“Jadi Indonesia, tidak menuju Indonesia cemas, tetapi menuju ke Indonesia emas,” tandasnya.
