Jakarta, Beritasatu.com - Para ilmuwan mengusulkan teknologi baru yang memungkinkan satelit mendeteksi keberadaan senjata nuklir yang disembunyikan di luar angkasa.
Inovasi ini dinilai dapat menutup celah besar dalam Perjanjian Luar Angkasa yang selama ini melarang penempatan senjata nuklir di orbit, tetapi belum memiliki mekanisme untuk memverifikasi kepatuhan negara-negara penandatangan.
Gagasan tersebut dikembangkan oleh fisikawan nuklir dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Areg Danagoulian, dan dipublikasikan di jurnal Nature pada Rabu (8/7/2026).
Perjanjian Luar Angkasa Larang Senjata Nuklir, tetapi Sulit Diawasi
Sejak 1967, Perjanjian Luar Angkasa (Outer Space Treaty) telah melarang penempatan senjata nuklir di orbit Bumi. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh 118 negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Rusia.
Meski demikian, hingga kini belum ada sistem yang mampu memastikan apakah sebuah satelit benar-benar membawa senjata nuklir atau tidak. Celah inilah yang ingin diatasi melalui metode deteksi baru yang diusulkan Danagoulian.
Kekhawatiran mengenai senjata nuklir di luar angkasa meningkat dalam beberapa tahun terakhir. AS sebelumnya menuding Rusia mengembangkan senjata nuklir berbasis antariksa.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah satelit Kosmos 2553, yang diluncurkan Rusia pada Februari 2022 ke orbit sekitar 2.000 kilometer. Rusia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan satelit itu hanya digunakan untuk observasi Bumi.
Menurut Danagoulian, apabila senjata nuklir diledakkan di orbit, dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan sekadar menghancurkan satu target.
"Itu akan membuat orbit Bumi rendah dan orbit Bumi yang sangat rendah, di mana satelit Starlink berada, di mana banyak satelit pengintai dan komunikasi berada, dan di mana Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station/ISS) apakah, tidak dapat dihuni untuk jangka waktu yang lama," ujar Danagoulian, dikutip dari laman Space.
"Kami pada dasarnya tidak hanya akan kehilangan satelit dalam orbit tersebut, kita akan kehilangan orbit tersebut selama beberapa tahun," imbuhnya.
Ledakan nuklir akan menghasilkan radiasi berenergi tinggi yang dapat merusak ribuan satelit sekaligus, termasuk konstelasi internet, seperti Starlink dan Project Kuiper milik Amazon, satelit komunikasi, satelit pengamatan Bumi, hingga berbagai misi luar angkasa lainnya.
Belajar dari Ledakan Starfish Prime
Dampak senjata nuklir di luar angkasa bukan sekadar teori. Pada 1962, Amerika Serikat melakukan uji coba bom hidrogen berkekuatan 1,4 megaton dalam operasi Starfish Prime di ketinggian sekitar 400 kilometer di atas Samudra Pasifik.
Radiasi hasil ledakan tersebut menghancurkan sekitar sepertiga satelit yang saat itu mengorbit Bumi. Walaupun jumlah satelit ketika itu belum mencapai 100 unit, dampaknya sudah terasa luas.
Saat ini, ketika ribuan satelit aktif mengelilingi Bumi, ledakan serupa diperkirakan akan memicu kerusakan yang jauh lebih besar.
Cara Satelit Mendeteksi Senjata Nuklir
Danagoulian mengusulkan penggunaan konstelasi satelit kecil berukuran 9U CubeSat, kira-kira sebesar kotak sepatu besar.
Alih-alih mencari bom secara langsung, satelit tersebut akan mendeteksi jejak radiasi yang secara alami muncul akibat interaksi antara uranium di dalam senjata nuklir dengan proton berenergi tinggi di Sabuk Van Allen, kawasan radiasi yang mengelilingi Bumi.
Menurut Danagoulian, senjata termonuklir mengandung uranium dalam jumlah besar sehingga menghasilkan tanda radiasi yang khas.
"Senjata termonuklir akan mengandung sejumlah besar uranium," ungkap Danagoulian.
"Proton berenergi tinggi [dalam uranium] akan pecah ketika proton lain masuk dan menghancurkan inti. Itu akan melumpuhkan sejumlah besar neutron. Interaksi ini mengubah perangkat itu menjadi sumber neutron yang sangat intens yang tidak akan ada di sana," tambahnya.
Fenomena tersebut dikenal sebagai spalasi neutron yang diinduksi proton, yakni proses ketika tumbukan proton menghasilkan pelepasan neutron dari inti atom uranium.
Menggunakan 2 Jenis Detektor
Satelit inspeksi akan membawa dua jenis sensor yang bekerja secara bersamaan. Sensor utama berupa scintillator neutron akan mendeteksi neutron sekaligus proton yang datang dari berbagai arah.
Pada sekelilingnya dipasang detektor berbahan berlian yang hanya merespons neutron sehingga mampu menyaring gangguan dari proton maupun elektron yang memang banyak terdapat di lingkungan antariksa.
"Jika detektor berlian eksternal memicu dan memberikan sinyal, Anda dapat mengabaikan partikel tersebut, karena kemungkinan besar itu adalah proton dan bukan neutron," tutur Danagoulian.
"Begitu Anda mengidentifikasi neutron-neutron itu, dengan memiliki dua deteksi itu, Anda dapat kembali memproyeksikan dan mencari tahu dari mana neutron itu berasal," tambahnya.
Dengan dua lapisan deteksi tersebut, sistem dapat menentukan arah asal neutron sehingga keberadaan senjata nuklir dapat dipastikan dengan tingkat akurasi lebih tinggi.
Satelit Harus Mendekat hingga 4 Kilometer
Dalam simulasi yang dilakukan Danagoulian, satelit inspeksi harus berada sekitar 4 kilometer dari satelit yang dicurigai membawa senjata nuklir.
Jika berada pada jarak tersebut selama kurang lebih satu minggu, sensor mampu mengumpulkan cukup data untuk memastikan apakah satelit target membawa senjata termonuklir.
Apabila beberapa satelit inspeksi digunakan secara bersamaan, proses identifikasi dapat dipercepat menjadi hanya beberapa jam dalam satu lintasan.
Sabuk Van Allen Justru Membantu Proses Deteksi
Menariknya, lokasi yang selama ini dianggap berbahaya bagi satelit justru menjadi kunci utama sistem tersebut.
"Itu tempat yang mengerikan untuk memasang satelit. Anda akan merusak satelit Anda dengan semua radiasi itu. Tetapi itu akan menjadi tempat yang baik untuk meledakkan senjata nuklir," kata Danagoulian.
Menurut Danagoulian, radiasi di Sabuk Van Allen akan terperangkap oleh medan magnet Bumi sehingga jika terjadi ledakan nuklir, efeknya dapat menghancurkan ribuan satelit yang mengorbit pada ketinggian lebih rendah.
Namun di sisi lain, proton berenergi tinggi di kawasan itu juga menjadi sumber sinyal neutron yang memungkinkan keberadaan senjata nuklir dideteksi.
Masih Ada Tantangan Operasional
Meski dinilai menjanjikan, sejumlah ahli menilai penerapannya tidak mudah. Pakar astrodinamika dari Georgia Tech, Thomas González Roberts, mengatakan satelit inspeksi harus melakukan manuver hingga berada sangat dekat dengan satelit target.
"Ada banyak hal dalam karya ini yang sangat menarik dan mengasyikkan. Namun, satelit yang memiliki alat pendeteksi ini perlu bermanuver agar berada di dekat, sangat, sangat dekat ke satelit target," jelas Roberts.
Menurut Roberts, tanpa koordinasi antarpengelola satelit, pendekatan sedekat itu dapat meningkatkan risiko tabrakan.
Oleh karena itu, ia menilai teknologi ini lebih cocok diterapkan sebagai bagian dari mekanisme verifikasi resmi dalam perjanjian internasional.
Belum Ada Cara Menjinakkan Senjata Nuklir di Orbit
Apabila sebuah senjata nuklir berhasil terdeteksi, pilihan yang tersedia saat ini masih sangat terbatas.
Danagoulian mengatakan salah satu langkah yang mungkin dilakukan adalah mengganggu komunikasi satelit dari Bumi agar perangkat tersebut tidak dapat diaktifkan dari jarak jauh.
Hingga saat ini belum tersedia teknologi yang mampu menjinakkan senjata nuklir secara aman di luar angkasa.
Selain metode berbasis neutron ini, para peneliti juga pernah mengusulkan penggunaan satelit pendeteksi sinar-X, tetapi pendekatan tersebut dinilai lebih rumit dan membutuhkan biaya lebih besar.
Ilmuwan politik dari Secure World Foundation Victoria Samson menilai keberadaan sistem verifikasi semacam ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian internasional.
“Sangat penting untuk memiliki mekanisme verifikasi. Hal ini bukan hanya masalah, ‘Kami meminta Anda untuk tidak melakukan ini,’ itu seperti, ‘Kami dapat mengetahui apakah Anda memiliki sesuatu di atas sana,'." ucap Samson.
Apabila berhasil dikembangkan, teknologi satelit pendeteksi senjata nuklir ini berpotensi menjadi terobosan penting dalam menjaga keamanan ruang angkasa sekaligus memperkuat implementasi Perjanjian Luar Angkasa yang selama puluhan tahun belum memiliki mekanisme pengawasan yang efektif.
