Washington, Beritasatu.com - Pemilihan umum (pemilu) sela 2026 menjadi pukulan politik bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pemungutan suara pada Selasa (3/11/2026), Partai Demokrat berhasil merebut kendali House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) dan Senat dari Partai Republik.
Hasil tersebut memperlihatkan besarnya penolakan sebagian pemilih terhadap arah pemerintahan Trump menjelang dua tahun terakhir masa jabatannya. Sejumlah persoalan ikut membayangi Partai Republik dalam pemilu kali ini.
Kenaikan biaya hidup, kebijakan tarif impor, pengetatan imigrasi, hingga perang dengan Iran menjadi bahan kritik terhadap pemerintahan Trump. Persoalan integritas pejabat dan lemahnya pengawasan Kongres juga ikut memengaruhi penilaian pemilih.
Tekanan ekonomi menjadi salah satu isu yang paling terasa. Harga bahan makanan, bahan bakar, layanan kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya masih membebani warga. Janji Trump untuk menekan inflasi pun belum dirasakan sebagian masyarakat.
Disitat dari Reuters, hampir 9 dari 10 pemilih menganggap biaya hidup sebagai faktor penting dalam menentukan pilihan. Hampir dua pertiga responden juga menyalahkan Trump atas tingginya harga barang.
Sementara itu, hasil AP Voter Poll yang dirilis Associated Press (AP) pada hari yang sama menunjukkan sekitar dua pertiga pemilih menilai kebijakan Trump memperburuk kondisi ekonomi. Dari kelompok tersebut, sekitar 8 dari 10 orang memilih kandidat Demokrat dalam pemilihan DPR.
Berikut ini sejumlah kebijakan dan persoalan pemerintahan Donald Trump yang ikut memicu ketidakpuasan pemilih dalam pemilu sela 2026.
Hasil Pemilu Sela 2026 Mengubah Peta Kekuasaan Kongres
Pemilu sela atau midterm elections merupakan pemilihan umum yang berlangsung di tengah masa jabatan presiden Amerika Serikat.
Pemungutan suara ini digelar setiap 2 tahun sekali, termasuk untuk memilih seluruh anggota DPR yang masa jabatannya 2 tahun dan sekitar sepertiga anggota Senat yang masa jabatannya 6 tahun.
Pemilu sela juga mencakup pemilihan sejumlah pejabat pemerintahan negara bagian dan daerah, bergantung pada jadwal pemilihan di masing-masing wilayah.
Pada pemilu Selasa (3/11/2026), Partai Demokrat berhasil merebut kendali kedua kamar Kongres, yakni DPR dan Senat. Diwartakan Reuters, Demokrat meraih kemenangan di sejumlah negara bagian yang selama ini dikenal sebagai basis Partai Republik.
Di Texas, misalnya, James Talarico mengalahkan kandidat Republik Ken Paxton dan menjadi senator Demokrat pertama dari negara bagian itu dalam 38 tahun. Demokrat juga merebut kursi Senat di South Carolina melalui kemenangan Annie Andrews atas Darline Graham.
Hasil tersebut membuat Trump harus menghadapi Kongres yang dikuasai lawan politiknya untuk dua tahun terakhir masa jabatan. Demokrat kini memiliki ruang lebih besar untuk mengawasi kebijakan pemerintah, menggelar penyelidikan, dan menghambat agenda legislatif presiden.
Meski demikian, kemenangan Demokrat bukan berarti seluruh kebijakan Trump otomatis bisa dibatalkan. Presiden masih memiliki kewenangan eksekutif dan hak veto terhadap rancangan undang-undang yang disahkan Kongres.
Deretan Kebijakan Trump yang Memicu Ketidakpuasan Pemilih
1. Tarif impor membebani konsumen
Salah satu kebijakan Trump yang menuai kritik adalah penerapan tarif impor terhadap berbagai produk dari luar negeri. Trump menggunakan tarif sebagai instrumen untuk melindungi industri domestik dan mendorong perusahaan memproduksi barang di AS.
Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan konsekuensi bagi pelaku usaha dan konsumen. Perusahaan yang mengimpor bahan baku maupun produk jadi harus menanggung biaya tambahan ketika tarif diberlakukan.
Beban tersebut dapat diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga jual barang. Dampaknya terasa pada pengeluaran rumah tangga, terutama ketika masyarakat juga menghadapi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Kebijakan tarif pun menjadi salah satu alasan pemilih mengaitkan keputusan ekonomi Trump dengan mahalnya biaya hidup. Kebijakan tarif dan perang AS dengan Iran ikut mendorong kenaikan biaya yang harus ditanggung warga. Kebijakan luar negeri Trump pun ikut menjadi persoalan ekonomi domestik menjelang pemilu sela.
2. Pengetatan imigrasi dan deportasi
Kebijakan imigrasi menjadi persoalan lain yang memicu perdebatan selama pemerintahan Trump. Sejak kembali menjabat pada 2025, Trump memperketat pengawasan perbatasan dan mendorong deportasi terhadap imigran yang tidak memiliki status hukum sesuai ketentuan AS.
Pemerintahannya juga memperkuat pendanaan lembaga penegak hukum imigrasi, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE). Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari kelompok masyarakat yang menginginkan pengawasan perbatasan lebih ketat.
Namun, pelaksanaannya juga menuai kritik dari kelompok pembela hak asasi manusia dan sebagian masyarakat. Perdebatan antara lain berkaitan dengan akuntabilitas aparat, proses hukum, serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan.
Insiden fatal pada akhir Oktober 2026 pernah terjadi, yang melibatkan aparat imigrasi federal di Maine, Minnesota, dan Texas. Di Minnesota, kematian dua warga negara AS dalam insiden yang melibatkan aparat federal memicu reaksi keras. Sejumlah politikus Demokrat kemudian mendorong penyelidikan dan mengkritik pendekatan pemerintah dalam penegakan hukum imigrasi.
Persoalan tersebut menjadi salah satu bahan kampanye Demokrat untuk menyoroti kebijakan imigrasi Trump. Meski pemerintah mencatat penurunan jumlah migran yang ditangkap di perbatasan barat daya, kontroversi mengenai cara aparat menjalankan tugas tetap menjadi isu politik menjelang pemilu.
3. Perang Iran berdampak pada harga energi
Kebijakan luar negeri Trump juga ikut memengaruhi penilaian pemilih terhadap pemerintahannya. Keterlibatan AS dalam perang dengan Iran memunculkan kekhawatiran, terutama karena konflik tersebut berdampak pada pasokan energi dan biaya hidup.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah berisiko mengganggu pasokan minyak dan distribusi energi dunia. Ketika harga minyak meningkat, biaya bahan bakar juga dapat ikut terdorong naik dan membebani rumah tangga maupun pelaku usaha.
Harga rata-rata bensin nasional di Amerika Serikat mencapai US$ 4,28 per galon. Angka tersebut naik US$ 1,20 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Harga rata-rata solar juga mencapai US$ 6,32 per galon atau meningkat US$ 2,70 dalam setahun. Kenaikan harga energi itu terjadi setelah AS dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran pada Februari 2026.
Dalam analisis yang diterbitkan pada 24 Oktober 2026, Reuters menilai perang Iran dan kebijakan tarif Trump membuat kebijakan luar negeri menjadi persoalan yang langsung dirasakan masyarakat melalui pengeluaran sehari-hari.
Akibatnya, keputusan pemerintah dalam menghadapi konflik internasional tidak hanya dinilai dari kepentingan diplomasi dan keamanan, tetapi juga dari dampaknya terhadap harga energi dan biaya hidup.
4. Janji menekan inflasi belum terpenuhi
Persoalan biaya hidup menjadi salah satu faktor utama yang membayangi Partai Republik dalam pemilu sela 2026. Sebelum kembali menduduki Gedung Putih, Trump berjanji memperbaiki kondisi ekonomi dan menekan inflasi.
Namun, sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan akibat mahalnya kebutuhan sehari-hari. Harga bahan makanan, bahan bakar, layanan kesehatan, perbaikan kendaraan, hingga tagihan utilitas menjadi pengeluaran yang diperhitungkan pemilih.
Inflasi menjadi salah satu faktor yang melemahkan dukungan terhadap kandidat Partai Republik. Pemilih yang mengaku sangat khawatir terhadap biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk bahan makanan, layanan kesehatan, dan bahan bakar, cenderung memilih kandidat Demokrat dalam pemilihan DPR.
Di Texas, sekitar dua dari sepuluh pemilih mengatakan inflasi menimbulkan kesulitan berat bagi mereka dan keluarga. Sekitar tiga perempat dari kelompok tersebut mendukung James Talarico, kandidat Demokrat yang menang dalam pemilihan Senat.
Sekitar 6 dari 10 pemilih mengaku sangat khawatir terhadap biaya makanan dan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, sekitar dua pertiga responden menilai kebijakan Trump memperburuk ekonomi. Delapan dari sepuluh pemilih dalam kelompok tersebut memilih kandidat Demokrat.
Temuan ini memperlihatkan janji pengendalian inflasi menjadi salah satu ukuran yang digunakan pemilih untuk menilai kinerja pemerintahan Trump.
5. Isu korupsi dan kepentingan pribadi Trump
Selain persoalan ekonomi dan kebijakan luar negeri, integritas pemerintahan juga menjadi perhatian pemilih. Lebih dari separuh pemilih secara nasional menganggap isu korupsi pemerintah sebagai faktor krusial ketika menentukan pilihan untuk Kongres.
Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlah pemilih yang menempatkan biaya hidup sebagai faktor krusial. Perhatian publik antara lain tertuju pada aktivitas bisnis Trump dan orang-orang di sekitarnya.
Pendapatan Trump dari koin meme dan mata uang kripto yang nilainya dilaporkan melampaui US$ 1 miliar pada tahun sebelumnya. Selain itu, Trump meminta sumbangan dari sejumlah perusahaan besar untuk membangun ballroom di Gedung Putih.
Rencana tersebut menjadi perhatian setelah sayap timur Gedung Putih dibongkar untuk keperluan pembangunan. Kesepakatan bisnis yang melibatkan keluarga Trump dan aktivitas sejumlah orang dekatnya yang berkaitan dengan pengampunan serta kebijakan pemerintah.
Dalam survei AP Voter Poll yang sama, sekitar dua pertiga pemilih menilai Trump tidak memiliki prioritas yang tepat. Sebagian besar responden dalam kelompok tersebut kemudian mendukung kandidat Demokrat untuk DPR.
Temuan jajak pendapat itu menggambarkan kekhawatiran pemilih terhadap integritas dan prioritas presiden. Namun, persepsi responden mengenai korupsi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
6. Pengawasan Kongres terhadap kekuasaan presiden
Cara Trump menjalankan pemerintahan juga menjadi bahan evaluasi pemilih. Selama dua tahun pertama masa jabatan keduanya, sejumlah keputusan besar diambil melalui kebijakan eksekutif, termasuk pemberlakuan tarif impor, pengurangan pegawai federal, dan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang dengan Iran.
Pada saat yang sama, Kongres yang dikuasai Partai Republik dinilai belum cukup aktif mengawasi keputusan presiden. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai fungsi legislatif sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.
Hasil AP Voter Poll menunjukkan sekitar 7 dari 10 pemilih menilai Kongres belum cukup menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden. Pandangan tersebut juga muncul di kalangan pendukung Partai Republik.
Sekitar 4 dari 10 pemilih Republik menilai pengawasan Kongres masih kurang. Temuan tersebut menjadi salah satu tantangan bagi Demokrat setelah berhasil menguasai kedua kamar Kongres. Pemilih kini memiliki ekspektasi agar para legislator lebih aktif memeriksa kebijakan pemerintah dan menjalankan fungsi pengawasan.
Kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela 2026 tidak disebabkan satu persoalan saja. Hasil jajak pendapat AP dan laporan Reuters memperlihatkan sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari tekanan biaya hidup hingga ketidakpuasan terhadap cara Trump menjalankan pemerintahan.
Dengan menguasai DPR dan Senat, Demokrat kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mengawasi pemerintahan Trump, menggelar penyelidikan, dan menahan sejumlah agenda legislatif presiden. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hak veto yang dimiliki Trump.
