Didakwa KPK Beri Uang Suap, Paut Syakarin Tidak Ajukan Keberatan

Sidang pembacaan dakwaan Paut Syakarin di Pengadilan Tipikor Jambi / metrojambi.com

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Sidang kasus suap anggota DPRD Provinsi Jambi dengan terdakwa Paut Syakarin, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi pada Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Rabu (27/10/2021).

Sidang dengan hakim ketua Syafrizal, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Paut mengikuti persidangan daring dari gedung KPK dan dua pengacara hadir langsung ke ruang persidangan.

PT BESTPROFIT

Jaksa membacakan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut terdakwa pada bulan Oktober tahun 2016 melakukan pertemuan dengan komisi III. Dalam pertemuan itu, Paut Syakarin diminta untuk memenuhi permintaan penambahan uang ketok palu untuk komisi III. BEST PROFIT

Menurut dakwaan JPU, Paut memberikan uang kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 dengan jumlah Rp 2 miliar lebih itu untuk menyetujui RAPBD anggaran 2017. "Dengan kompensasi terdakwa akan mendapatkan proyek di Dinas PUPR," sebut jaksa lagi. BESTPROFIT

Perbuatan terdakwa menurut jaksa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. PT BESTPROFIT FUTURES

BPF

Atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Terhadap dakwaan ini, pengacara terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). "Kami tidak mengajukan eksepsi, karena ada alasan teknis," ujar Zulhamzah, diminta tanggapan usai sidang.