Pengganti Visa & Mastercard Sudah Ada, Bank Silakan Beralih!

  Foto: Infografis, Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia diam-diam telah menyiapkan layanan pesaing Visa dan Mastercard. Layanan kartu kredit domestik itu akan diluncurkan pada April 2023 dengan memanfaatkan sistem yang sudah ada seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ataupun BI Fast.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, karena baru akan diluncurkan pada April mendatang maka belum ada informasi rinci terkait kartu kredit domestik. Hanya saja, ia memastikan layanan itu membuat Indonesia tak lagi bergantung pada prinsipal asing supaya bisa menerbitkan kartu kredit.

"Bisa saja gunakan GPN, bisa BI Fast, bisa apa aja, sebetulnya itu sistem supaya settlement bisa di domestik, saya belum bisa ngomong sekarang tapi," kata Erwin saat ditemui di Yogyakarta seperti dikutip Senin, (20/3/2023).

Baca:  Terungkap! Sulitnya Ganti Visa & Mastercard, RI Ditekan Asing

Erwin mengatakan, sebetulnya sejak lama BI telah membicarakan dengan industri jasa keuangan di dalam negeri untuk menerbitkan layanan ini. Kata dia, kini sudah 90% kesepakatan diperoleh dari hasil pembicaraan, termasuk soal pengaturan atau arrangementnya.

"Sekitar 90-an persen sudah disepakati ada arrengemetnnya dan kemungkinan besar di akhir Maret atau awal April akan dilaunching yang disebut kartu kredit domestik," ungkap Erwin.

Erwin menegaskan, banyak keuntungan yang diperoleh bila Indonesia mampu mandiri menyediakan layanan kartu kredit. Diantaranya data penyelesaian transaksinya atau settlementnya bisa dilakukan di dalam negeri, tak lagi perlu lari ke luar negeri.

"Kalau saya beli pakai kartu kredit domestik di Yogya settlement pembelian saya di Yogyakarta itu akan ada di Indonesia. Sekarang kalau saya belanja di Jakarta, di Bali, di manapun di wilayah Indonesia, settlementnya di luar," kata Erwin.

Selanjutnya, keuntungan lainnya adalah biaya transaksi bisa lebih murah dibanding layanan yang disediakan prinsipal internasional. Sebab, prosesnya seluruhnya dilakukan di dalam negeri sehingga penerbit atau perbankan tak lagi perlu setor uang hingga US$ 2 miliar per tahun ke luar negeri.

"Isunya bukan hanya aja ada margin keuntungan, dan dengan demikian ada bisnis yang bisa ditarik ke domestik, bukan itu saja, tapi itu juga isu keamanan tadi itu, isu keamanan di dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan," kata Erwin.

Kendati begitu, ia memastikan, dengan kehadiran kartu kredit domestik, perbankan atau penerbit di Tanah Air tidak akan dipaksa untuk menggunakan. Ini karena dia ingin menjaga persaingan sesuai dengan mekanisme pasar.

"Kalau nanti misalnya kartu kredit domestik lebih murah tapi less secure enggak akan laku juga. Katakan ada persaingan, promo, kan bagus juga ada persaingan. Tentu saja itu butuh persaingan secara bisnis as usual," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) inginkan belanja pemerintah pusat dan daerah menggunakan kartu kredit seperti yang sudah diluncurkan beberapa bulan lalu. Akan tetapi, Jokowi tak mau mengandalkan Visa dan Mastercard.

"Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri," kata Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.

"Dan hati hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, visa dan mastercard menjadi masalah," jelasnya.

Maka dari itu, Indonesia harus mandiri dari sisi sistem pembayaran. "Kalau kita bisa memakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari KL, provinsi, kabupaten, kota kita akan lebih tenang," tegas Jokowi.