
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay, harus bayar 1 GW Rp 3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp 3 triliun, senyum Rp 3 triliun, merengut Rp 3 triliun, itu tidak bisa diapa-apain wajib bayar saja Rp 3 triliun," kata Said Abdullah dalam keterangannya Selasa (13/9/2022). PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI
PT PLN (Persero) saat ini tengah mengalami kelebihan suplai listrik karena konsumsi kecil. Meski konsumsi lemah, PLN tetap harus membeli listrik dari pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) sesuai perjanjian jual beli atau Power Purchase Agreement (PPA). Skema tersebut dikenal dengan nama Take or Pay (TOP) alias ambil atau bayar denda. PLN mau tidak mau harus tetap mengambil listrik atau membayar denda kepada IPP bila pasokan yang diambil tidak sesuai dengan kontraknya.
Menruut Said, pada tahun 2023 PLN akan memperoleh tambahan 1,4 GW yang membuat total kelebihan menjadi 7,4 GW. Kemudian tambahan daya baru juga akan masuk sebesar 7,5 GW pada 2026. Pasokan listrik semakin bertambah seiring program pemerintah mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat membuat PLN kelebihan listrik hingga 41 GW pada 2030.
Untuk itu, penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin dan dialihkan ke daya 900 VA bisa jadi opsi mengatasi kelebihan daya listrik PLN. "Masyarakat miskin minimal 900 VA, setidaknya oversupply (kelebihan) berkurang dan demand (permintaan) naik," ujarnya dalam rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU APBN 2023 yang Senin (12/9/2022).
"Maka menurut hemat saya kenapa sih kita enggak ngambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan yang pertama ini legacy kita bersama bagi orang miskin, rentan miskin yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA," imbuhnya.
Selain penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke 900 VA, pelanggan rumah tangga PLN dengan daya listrik 900 VA dinaikkan menjadi 1.300 VA.
Menurutnya, daya listrik 450 VA kini sudah tidak zaman lagi. Pemerintah dapat menempuh cara itu tanpa biaya dengan menugaskan PLN mengubah daya listrik pada kotak meteran pelanggan.
Said menawarkan ide untuk mencoba memberikan kompor listrik gratis kepada pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA yang dialihkan ke 900 VA, seperti program pemberian gratis tabung elpiji 3 kilogram program konversi minyak tanah ke gas.
"Kalau sedemikian rupa kebijakan dasarnya ayo kita ubah. Bagi kompor listrik, tetapi edukasinya penting, jangan hanya dibagi kemudian tidak ada edukasi ke masyarakat, tapi tabung (elpiji) mulai ditarik," terangnya.
"Masa sih pemerintah berkutat di sini terus? Kalau lihat elpiji (tiga kilogram) Rp 31.275 subsidinya, jaraknya sudah terlalu jauh hampir tidak masuk akal. Tidak mungkin kita mengatakan menaikkan harga elpiji 3 kilogram, yang lebih mungkin adalah dari sisi kebijakan (migrasi ke kompor listrik dan tarik tabung elpiji di masyarakat)," ujar Said.


0 comments:
Post a Comment