Achmad menegaskan bahwa skema penganggaran di DKI Jakarta sudah mempertimbangkan alokasi setiap Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). PT BESTPROFIT
“Adapun skema penganggaran dari mulai perencanaan, pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta, hingga persetujuan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), telah mempertimbangkan alokasi setiap RKPD,” ujar Achmad dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).
Dijelaskan, setiap program telah dialokasikan anggarannya masing-masing melalui pembahasan bersama DPRD. Termasuk anggaran penanganan banjir melalui program normalisasi sungai atau kali, dan juga Formula E, sehingga tidak saling tumpang tindih. BEST PROFIT
“Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan, seperti penanganan banjir, program kesehatan, sosial, infrastruktur, agama, hingga transportasi, termasuk ajang Formula E. Alokasi anggaran untuk program-program Pemprov DKI tersebut dilakukan secara terpisah, dan tidak saling tumpang tindih pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD),” tandas Achmad. BESTPROFIT
Achmad mengatakan penyelenggaraan Formula E merupakan salah satu terobosan dan pemikiran untuk mensejajarkan Jakarta, sebagai host, dengan kota-kota di dunia, di mana ajang olahraga dan kegiatan kelas dunia dilaksanakan. Acara ini akan disiarkan secara live melalui 40 media internasional, dan akan disaksikan lebih dari 400 juta pemirsa dari 150 negara.
“Ajang Formula E yang semula akan dilaksanakan di Jakarta pada pada 2020 harus ditunda akibat pandemi, sehingga baru diputuskan FEO untuk dilaksanakan pada 4 Juni 2022,” pungkas Achmad.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menuduh Gubernur Anies lebih mengutamakan Formula E dibandingkan program normalisasi sungai. PT BESTPROFIT FUTURES
Tuduhan disampaikan, karena Anggara menilai Anies rela utang ke Bank DKI pada tahun 2019 untuk membayar commitmen fee Formula E sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 180 miliar dan pada saat yang sama Anies membatalkan anggaran pembebasan tanah normalisasi sungai Rp 160 miliar dengan alasan defisit anggaran.
“Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balapan mobil, bukan untuk hal yang mendesak seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir,” kata Anggara di Jakarta, Minggu (7/11/2021).
Anggara menerangkan, pada akhir 2019 Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sudah siap membayar Rp 160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang. Pembayaran tinggal menunggu keputusan gubernur (Kepgub) soal penetapan lokasi yang akan dibebaskan tersebut. Namun, pembebasan lahan akhirnya dibatalkan seluruhnya dengan dalih defisit anggaran.
“Pada 30 Desember 2019 Dispora membayar termin kedua sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 180 miliar menggunakan APBD, sehingga total yang disetor Rp 360 miliar. Sementara anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung Rp 160 miliar malah dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir,” jelas Anggara. BPF
0 comments:
Post a Comment