Jakarta, CNBC Indonesia - Jebolnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025 menjadi salah satu sorotan pelaku pasar keuangan serta banyak pihak saat ini. Salah satunya lembaga asing seperti Morgan Stanley yang sampai menurunkan peringkat investasi di pasar modal Indonesia menjadi underweight.
Menurut Morgan Stanley janji kampanye Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, seperti program makan siang dan susu gratis untuk pelajar, dapat menimbulkan "beban fiskal yang besar." Diperparah oleh prospek pendapatan Indonesia yang juga akan memburuk. Selain itu, mereka juga menyoroti permasalahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan sempat menyatakan pentingnya pengelolaan fiskal yang hati-hati karena salah kelola keuangan negara itu berpotensi menyebabkan ekonomi suatu negara bisa hancur. Ia mencontohkan kondisi ini sebagaimana yang dialami Argentina.
"Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri," ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan senator di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Pada abad ke 19, ia mengatakan, sebetulnya ekonomi Argentina sangat maju hingga menjadikannya negara kaya, namun karena APBN nya tidak dikelola dengan baik hingga menyebabkan defisitnya terus membengkak membuat negara itu kini malah terjebak ke dalam middle income trap.
"Mungkin bapak-bapak ibu sekalian bisa lihat seperti Argentina, itu dalam 100 tahun dia berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable, sehingga Argentina kalau abad 19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga," tutur Sri Mulyani.
Mengutip data persentase General Government Gross Debt of GDP Argentina yang dicatat Dana Moneter Internasional atau IMF untuk 2024, angkanya memang telah mencapai 86,2%, jauh melampaui catatan untuk Indonesia yang sebesar 39,3%.
Gross debt atau utang bruto itu didefinisikan IMF sebagai seluruh kewajiban yang memerlukan pembayaran atau pembayaran bunga dan/atau pokok oleh debitur kepada kreditur pada suatu tanggal atau tanggal-tanggal yang akan datang. Hal ini mencakup kewajiban utang dalam bentuk Special Drawing Rights (SDR), mata uang dan deposito, surat utang, pinjaman, asuransi, pensiun dan skema jaminan standar, serta utang usaha lainnya.
IMF pun mencatat total credit outstanding Argentina terhadapnya telah meningkat secara bulanan dari akhir Mei 2024 senilai SDR 30,98 miliar atau setara US$ 40,89 miliar menjadi SDR 31,58 miliar setara US$ 41,68 miliar. Outstanding kredit atau utang itu pun menjadi yang terbesar dalam data Total IMF Credit Outstanding Movement From June 01, 2024 to June 18, 2024.
Di tengah besarnya krisis utang itu, pada Rabu malam waktu setempat (12/6/2024) telah terjadi kekacauan di Argentina khususnya pasca Kongres menyetujui paket reformasi ekonomi yang diajukan Presiden Javier Milei. Presiden berusia 53 tahun tersebut memimpin Argentina sejak Desember 2023.
Paket itu disebut kontroversial oleh warga. Tak hanya mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi selama setahun, Milei juga memiliki kewenangan membubarkan lembaga federal dan memprivatisasi selusin perusahaan publik termasuk maskapai penerbangan milik negara, Aerolineas Argentina.
Secara rinci, kebijakan lain yang akan dilakukan paket reformasi Milei adalah mengurangi akses terhadap tunjangan pensiun warga yang sudah minim. Politikus dan ekonom menganggap kebijakan tersebut juga melemahkan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Aksi Milei sudah menggemparkan warga Argentina. Di awal menjabat, sebelumnya ia telah memangkas separuh kabinetnya, menghilangkan 50.000 lapangan pekerjaan publik, dan menangguhkan kontrak-kontrak pekerjaan umum yang baru. Presiden kelahiran Palermo, Buenos Aires, Argentina itu juga tega menghapuskan subsidi bahan bakar dan transportasi (BBM) bahkan ketika para pekerja Argentina kehilangan seperlima daya beli mereka.
Berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia, kehancuran ekonomi di Argentina ini telah berlangsung cukup lama, seperti defisit fiskal yang berkepanjangan hingga inflasi kronis.
Sebagai contoh, inflasi rata-rata Argentina pada 1944 hingga 2023 saja tercatat sebesar 190% dan pemerintah gagal membayar utang negara sebanyak sembilan kali (tiga kali di antaranya terjadi dalam dua dekade terakhir).
Selama satu dekade terakhir, negara ini pun mengalami penurunan pendapatan per kapita sebesar 10,4%, dan sejarah gagal bayar (default) serta restrukturisasi negara telah menyebabkan tingkat suku bunga yang sangat tinggi di pasar kredit internasional. Alhasil sebagai konsekuensinya, strategi yang diterapkan adalah meningkatnya ketergantungan pada pajak inflasi sebagai sarana untuk membiayai kesenjangan fiskal.
Meski isu potensi lonjakan rasio utang terhadap PDB kini menjadi sorotan banyak pihak terhadap Indonesia pada 2025 mendatang atau tahun menjabatnya Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono telah membantah rumor yang mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran akan merevisi Undang-Undang Keuangan Negara sehingga batasan defisit bisa dikerek naik dari semula 3% terhadap PDB dan rasio utang mendekati level batasan aman 60% dari PDB Indonesia.
Dia menegaskan bahwa Prabowo sebagai Presiden terpilih RI 2024-2029 tidak akan menambah utang negara hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Thomas mengungkapkan Prabowo hingga saat ini belum menetapkan target khusus untuk tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum terkait ukuran-ukuran fiskal.
"Penting untuk dicatat bahwa itulah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Thomas dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (19/6/2024).
Menurutnya, pembahasan antara Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berfokus pada peningkatan pendapatan, peninjauan ulang pengeluaran, dan menyediakan ruang anggaran untuk program-program seperti makan siang gratis.
"Defisit tahun 2025 akan tetap berada di bawah 3% dari PDB dan akan mematuhi batas defisit anggaran. Prabowo dan timnya menekankan pentingnya kehati-hatian fiskal karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut," kata Thomas
