Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Kasus Dana Kemah, Polisi & BPK Gelar Perkara Pekan Depan

Kasus Dana Kemah, Polisi & BPK Gelar Perkara Pekan Depan

PT BESTPROFIT - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penyelewengan dana Kemah Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI tahun anggaran 2017, pekan depan. Gelar perkara dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya akan gelar dulu dengan BPK, expose hasil pelaksanaan penyidikan yang sudah kita lakukan. Minggu depan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan, ketika dihubungi, Jumat (30/11). BEST PROFIT
Adi mengatakan, dengan gelar perkara itu akan diketahui kerugian negara akibat dugaan penyelewengan anggaran tersebut. Selain itu, penyidik juga berencana memanggil sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora untuk meminta penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang diduga diselewengkan.
"Coba nanti aku lihat jadwalnya dulu ya. Kan biasanya penyidik sudah ngertilah siapa yang harus dipanggil," katanya. BESTPROFIT
Dalam kasus dugaan penyelewengan dana Kemah Pemuda Islam Indonesia ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah pihak. Mereka adalah; Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia dari Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, Ketua Kegiatan dari GP Ansor Safaruddin, dan Abdul Latif dari Kemenpora.
Sumber: merdeka.com

Pegiat Antikekerasan: Belum Ada Payung Hukum untuk Pelecehan

Pegiat Antikekerasan: Belum Ada Payung Hukum untuk Pelecehan


BEST PROFIT - Salah seorang pegiat antikekerasan terhadap perempuan, Anindya Restuviani dari Hollaback Jakarta menyoroti soal payung hukum untuk  korban pelecehan di ruang publik.
"Selama ini kalau ada kasus pelecehan akan menggunakan KUHP yang masih mendiskualifikasi pengalaman korban. Untuk itu kita harus mendorong DPR mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Anindya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (29/11/2018).
Untuk mendorong segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut, dibuatlah survei "Pelecehan Seksual di Ruang Publik" di change.org. BESTPROFIT
Survei tersebut menargetkan 25 ribu orang dari berbagai usia dan wilayah di Indonesia untuk menjadi responden. Hingga 27 November partisipan survei tersebut telah melampaui target yaitu sekitar 50 ribu orang.
Hasil sementara menunjukkan 45 persen dari responden pernah mengalami pelecehan di ruang publik.
"Hal ini menunjukkan tidak adanya ruang aman bagi perempuan di ruang publik, namun sayangnya belum ada hukum yang mengatur hal tersebut," kata dia. PT BESTPROFIT
Survei akan ditutup dua minggu ke depan, hasil dari survei tersebut akan digunakan sebagai advokasi mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah dikerjakan oleh koalisi masyarkat sipil sejak 2014, sejak 2017 RUU tersebut telah masuk ke dalam prolegnas di DPR dan menjadi RUU inisiatif DPR.
Namun sayangnya hingga kini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum juga disahkan.
Sumber: suara.com

Fahri Hamzah Minta Jokowi - Ma'ruf Minta Maaf dan Datang ke Reuni 212

Fahri Hamzah Minta Jokowi - Ma'ruf Minta Maaf dan Datang ke Reuni 212

BESTPROFIT - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Capres - Cawapres Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin hadir ke aksi Reuni 212. Hal tersebut diupayakan untuk membuktikan bahwa Aksi Reuni 212 itu tidak bermuatan politis.
Fahri menjelaskan bahwa acara reuni 212 sendiri dapat dimaknai sebagai ajang persaudaraan sesama umat muslim di Indonesia. Menurutnya Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo - Sandiaga bisa hadir untuk memberikan makna positif.
"Usul saya Pak Jokowi dan Pak Prabowo datang sampingan, Pak Sandiaga, Pak Maruf datang, salaman pelukan menjelang pemilu damai. Harus diberi makna positif ini yang dateng nih ratusan ribu atau jutaan orang," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (29/11/2018). BEST PROFIT
Fahri meminta Jokowi untuk menanggapi Aksi Reuni 212 dengan santai. Fahri pun menilai kalau momen Reuni 212 bisa dimanfaatkan Jokowi untuk meluruskan berbagai anggapan miring, seperti yang sering diceritakan Jokowi kalau dirinya seringkali dituduh anti ulama.
"Datang, ngomong 'saya terima kasih saya mohon maaf kalau kemarin ada salah-salah' kan bisa juga begitu," ujarnya.
Oleh sebab itu, Fahri berpesan kepada Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo - Sandiaga untuk bisa hadir dalam acara reuni 212 yang akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018). PT BESTPROFIT
"Jadi kita harus menganggap peristiwa reuni 212 itu seperti momentum festival gitu. Yang dirayakan sebagai kegembiraan bersama nggak usah diberi makna negatif. Saya kira lebih baik hadir," pungkasnya.
Sumber: suara.com

KPK Mau OTT Tiap Hari, Sandiaga: Korupsi Indonesia Tak Turun

KPK Mau OTT Tiap Hari, Sandiaga: Korupsi Indonesia Tak Turun

BEST PROFIT - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno sepakat kalau tradisi korupsi di Indonesia sudah memasuki stadium empat. Dirinya pun miris saat mendengar adanya Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hampir setiap hari.
Sebelumnya, pernyataan kalau korupsi di Indonesia sudah dalam keadaan kritis disampaikan oleh Capres nomor urut 02 Prabowo. Sepakat dengan ucapan Prabowo, Sandiaga mengatakan kalau tingkat korupsi di Indonesia sama sekali tidak menunjukkan penurunan. PT BESTPROFIT
"Saya juga miris dengarnya itu, ada yang berikan informasi kalau KPK mau OTT tiap hari, pasti kena. Berarti kan ini masih berjalan terus. Ini nggak ada sama sekali menurunnya tingkat korupsi kita," kata Sandiaga di kawasan Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).
Sandiaga pun menilai penyebab dari tingginya angka tindakan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh mayoritas kepala daerah disebabkan tingginya ongkos politik.
"Saya lihat rata-rata yang kepala daerah itu rata-rata korupsinya karena baru habis Pilkada, berutang, ingin mengembalikan utangnya akhirnya menggunakan kebijakan, seperti itu," ujarnya. BESTPROFIT
Sandiaga menuturkan hal tersebut juga menjadi konsentrasi Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019 untuk mencari cara agar bisa memutus rantai korupsi di kalangan kepala daerah.
Salah satu cara yang menurutnya bisa mendukung penghilangan budaya korupsi Indonesia dengan cara mengatur ulang regulasi dari segi pemilihan kepala daerah agar tidak menyedot tingginya biaya yang mendesak para kepala daerah untuk melakukan korupsi.
"Ini yang harus kita bersama-sama dan bukan hanya pemerintah tapi juga dunia usaha, aktivis anti korupsi, semua duduk sama-sama regulasi seperti apa yang kita perlu ubah supaya kita bisa cegah korupsi," pungkasnya.
Untuk diketahui, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia sudah masuk darurat korupsi karena dari pejabat negara kalangan anggota dewan dan menteri hingga hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, isu utama di Indonesia saat ini adalah persoalan korupsi yang sudah menjalar ke semua lapisan pejabat sehingga harus segera diatasi.
"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujarnya saat menjadi pembicara utama dalam acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan oleh majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (28/11/2018).
Sumber: suara.com

Senin Pekan Depan, PAN Kirim Surat Pengganti Taufik Kurniawan

Senin Pekan Depan, PAN Kirim Surat Pengganti Taufik Kurniawan

PT BESTPROFIT - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan partainya sudah menentukan kadernya yang akan menggantikan Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR RI, dan surat pergantiannya akan dikirimkan pada Senin (3/12/2018).
Setelah Taufik dinyatakan sebagai tersangka lalu ditahan KPK, maka otomatis posisinya berhalangan hadir sehingga harus diganti.
"Sudah (ada penggantinya), nanti Senin (3/12/2018) surat sudah masuk ke Pimpinan DPR RI," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/11/2018). BESTPROFIT
Namun Zulkifli enggan menyebutkan nama kadernya yang akan menggantikan Taufik sehingga lebih baik menunggu ketika surat pergantian tersebut masuk ke Pimpinan DPR.
"Senin saja nanti, tinggal baca beritanya, masa disebutkan sekarang," ujarnya.
Sebelumnya,Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pimpinan belum menerima surat dari Fraksi PAN terkait pergantian tersebut. Taufik Kurniawan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya segera mengganti posisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR dan akan mengirimkan surat pergantian kepada Pimpinan DPR pada Masa Sidang Kedua tahun Sidang 2018-2019 yang akan dimulai pada 21 November. BEST PROFIT
"Jadi intinya kami telah sepakati bahwa nanti di masa persidangan yang akan datang, akan kami ajukan pergantian posisi dari pimpinan DPR RI dari Taufik Kurniawan," kata Eddy Soeparno di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta, Jumat (9/11).
Eddy mengatakan surat itu akan segera disampaikan setelah masa reses berakhir dan ketika masa persidangan dimulai sehingga diharapkan di masa persidangan berikut, DPR sudah bisa mendapatkan Pimpinan DPR yang baru.
Eddy menjelaskan pergantian Taufik tersebut membutuhkan proses yang melibatkan Pimpinan DPR yang lain dan mereka telah menyampaikan kepada PAN bahwa syarat mundurnya seorang pimpinan DPR itu ada tiga yaitu meninggal dunia, putusan hukum yang telah mengikat dan mengundurkan diri.
"Nanti kami akan berkomunikasi dengan Pimpinan DPR sebelum surat itu kami sampaikan mengenai proses yang akan dijalankan. Namun kami secara internal akan mengajukan surat untuk pergantian itu pada saat masa persidangan dimulai," ujarnya.
Eddy mengatakan apabila Taufik enggan mengundurkan diri dari jabatannya di DPR, maka sebaliknya dirinya meyakini tiga persyaratan pergantian Pimpinan DPR seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah terpenuhi.
Sumber: suara.com

PUPR Serahterimakan Aset Rumah Senilai Rp 266 M pada Pemda

Penandatanganan Serah Terima Aset Rumah Susun dan Rumah Khusus di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (23/11/2018). (Dok: KemenPUPR)

BESTPROFIT melakukan serah terima aset rumah susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) senilai Rp 266 miliar kepada pemerintah daerah (Pemda) dan Yayasan. Serah terima tersebut diharapkan dapat mendorong Pemda dan yayasan untuk melakukan pengelolaan bantuan perumahan secara mandiri untuk masyarakat di daerahnya masing-masing.
Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid. Ia menyatakan, pihaknya akan terus melakukan serah terima aset bangunan milik pemerintah pusat ke Pemda dan Yayasan.
Pemda dan Yayasan diharapkan bisa membantu menyusun kelengkapan administrasi dalam proses serah terima aset tersebut. BEST PROFIT
“Jumlah aset yang kami serahterimakan kepada Pemda dan Yayasan kali ini adalah 52 rusun dan 727 rusus di 10 kabupaten/ kota, dengan total nilai sekitar Rp 266 miliar,” ujar Khalawi, kepada sejumlah wartawan, usai Penandatanganan Serah Terima Aset Rumah Susun dan Rumah Khusus di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Menurut data, setidaknya ada 10 perwakilan kabupaten/ kota yang hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka diantaranya, Kabupaten Belitung Timur,  Pinrang, Majene, Parigi Moutong, Buol, Waringin Timur, Takalar, Kota Semarang, Kota Pidie Jaya, dan Kota Gorontalo. PT BESTPROFIT
Barang Milik Negara (BMN) yang diserahterimakan berupa 52 unit rusun, yang terdiri dari 49 Rusun Pondok Pesantren dan tiga Rusun Perguruan Tinggi. Total hunian rusun tersebut 1.840 unit dan 727 rumah khusus, yang dibangun pada 2012 - 2017.
Khalawi menjelaskan, setiap tahun diharapkan setidaknya ada tiga atau empat kali proses serah terima aset di bidang perumahan. Dengan demikian, Pemda dan Yayasan penerima bantuan perumahan bisa mengalokasikan APBD untuk biaya pemeliharaan dan perawatan aset tersebut.
“Masih banyak aset yang akan akan kami serahterimakan. Menurut data, baru sekitar 40 persen Rusus yang diserahterimakan,” terangnya.
Penandatanganan Serah Terima Aset Rumah Susun dan Rumah Khusus di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (23/11/2018). (Dok: KemenPUPR)
Beberapa kendala yang kerap dihadapi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang dihadapi di lapangan dalam proses serah terima antara lain, belum lengkapnya administrasi. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih menjadi salah satu kendala utama yang sulit untuk dipenuhi.
“Kami akan kejar Pemda untuk bisa mengeluarkan IMB bangunan. Kami juga menerjunkan Satgas Pengawasan dan Pemantauan Program Satu Juta Rumah (P2PSR) untuk bisa mendorong Pemda dan memberikan pendampingan kepada penerima bantuan dalam menyelesaikan kelengkapan administrasi serah terima aset ini,” tandasnya.
Tahun depan, imbuh Khalawi, pihaknya akan memperketat persyaratan bagi Pemda maupun Yayasan yang ingin mendapatkan bantuan perumahan dari KemenPUPR. Salah satunya  dengan surat pernyataan dari Pemda dan Yayasan untuk mengurus dan mempercepat keluarnya IMB.
“Pemda juga harus membantu percepatan IMB. Jangan sampai prosesnya berbelit-belit,” harapnya.
Sumber: suara.com

Doa Gempi untuk Gading dan Gisel Bikin Warganet Nangis

Doa Gempi untuk Gading dan Gisel Bikin Warganet Nangis

BEST PROFIT - Salah satu yang disayangkan dalam perceraian Gading Marten dan Gisella Anastasia alias Gisel adalah kehadiran sang putri, Gempita Nora Maraten alias Gempi. Seperti diketahui, bocah berusia tiga tahun itu dikenal sebagai anak yang pintar dan menggemaskan.
Seperti kedua orangtuanya, Gempi juga punya banyak penggemar di Instagram. Tingkah lucu Gempi kerap membuat para warganet geregetan dengan bocah yang lahir pada 16 Januari 2016 itu.
Gisel dan Gempi (Instagram)
Namun, di momen yan kurang mengenakkan ini, Gempi bikin warganet mewek. Gara-garanya, sebuah video singkat Gempi, yang baru-baru ini diunggah di Instagram.
Dalam video tersebut, Gempi berdoa sebelum tidur. Dalam doanya, Gempi meminta agar Tuhan melindungi ayah dan ibunya. PT BESTPROFIT
"Tuhan, Gempi ingin Tuhan lindungi Papa, Mama, Gempi dan semua. Terimakasih Tuhan, amin," kata Gempi dengan serius.
Video tersebut pun mendapat banyak reaksi dari warganet. Warganet mengaku sedih dengan kepolosan Gempi dan tak tega membayangkan bocah imut tersebut harus berada dalam kondisi keluarga yang tak utuh.
Berikut komentar para warganet, terkait video Gempi memanjatkan doa untuk Gading dan Gisel.
Gading dan Gempi (Instagram)
"@gisel_la @gadiiing, kalian liat. Kalau sampai pisah, kalian egois, jahat, tega. Anak lucu ini kalian hancurin hati nya. Gempiiiiiiiii," kata seorang warganet. BESTPROFIT
"Kasian, segitu lucunya, pintar pula harus menghadapi kenyataan yang kedua orangtuanya harus bercerai. She just dint deserve this at all," kata warganet yang lain.
"Tuhan... Semoga papa mama Gempi nggak jadi cerai, amin," timpal warganet yang lain.
Sumber: suara.com

Kunker di Jateng, Jokowi Hadiri Acara Maulid Nabi di Pekalongan

Kunker di Jateng, Jokowi Hadiri Acara Maulid Nabi di Pekalongan

BEST PROFIT - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah, Kamis (22/11/2018). Ibu negara Iriana Jokowi ikut mendampingi.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan menerangkan, Jokowi menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 12.00 WIB. PT BESTPROFIT
Tiba di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Kota Semarang, pada pukul 12.45 WIB, Jokowi langsung disambut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, serta turut menyambut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Agenda pertama Jokowi adalah menghadiri Sarasehan Pengelolaan Dana Desa se-Jawa Tengah Tahun 2019. Acara tersebut dihelat di Pekan Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP) Kota Semarang.
Selepas acara tersebut, Presiden akan kembali ke Bandara Ahmad Yani untuk kemudian lepas landas menuju Kota Pekalongan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. BESTPROFIT
Pada petang harinya, Presiden diagendakan untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H dan Hari Pahlawan di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan.
Setelah itu, Jokowi akan menuju Kota Semarang untuk bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki ikut mendampingi Jokowi dan Ibu Negara.
Sumber: suara.com

Grace Natalie PSI: Kami Tidak Ingin Agama Dilacurkan

Grace Natalie PSI: Kami Tidak Ingin Agama Dilacurkan
PT BESTPROFIT - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natalie tidak ingin agama dilacurkan untuk kepentingan politik. Pernyataan itu berkenaan dengan sikap partainya, PSI yang menolak peraturan daerah berbasis agama atau perda agama.
Grace Natalie mengatakan perda agama merupakan peraturan diskriminatif. Bahkan mendiskriminasikan kaum perempuan.
"Inilah yang tidak kami dukung, oleh karena itu kami mengatakan kami tidak ingin mendukung agama dilacurkan untuk kepentingan politik," kata Grace di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (19/11/2018). BESTPROFIT
Ke Komnas Perempuan, Grace Natalie berkonsultasi terkait Peraturan Daerah (Perda) berbasis agama yang dinilai mendiskriminasikan perempuan itu. Dapat data dari Komnas Perempuan, Grace Natalie mengungkapkan terdapat 421 Perda diskriminatif yang mayoritas menyasar kaum perempuan.
juga mengungkapkan telah diberi dua buah buku oleh Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu. Adapun kedua buku tersebut yakni buku berupa Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempauan di 16 Kabupaten/Kota Pada 7 Provinsi yang berjudul 'Atas Nama Otonomi Daerah Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia' dan 'Pedoman Pangujian Kebijakan Konstitusioanl'. BEST PROFIT
"Komnas Perempuan tadi memberi dua buah buku yang isinya kajian akademik yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan ini sebenarnya tidak berdiri sendirian karena juga ada lembaga-lembaga lain yang melakukan kajian serupa antara lain, Setara Institut dan Wahid Insititut dan hasilnya memang mencengangkan. Dari 421 Perda diskriminatif yang mayoritas memang Perda diskriminatif ini mengatasnamakan agama tertentu 333, itu artinya hampir 80 persen aturan dalam Perda diskriminatif tersebut itu menyasar kaum perempuan," kata Garce.
Sumber: suara.com
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. BPFJAMBI - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger