Pengangguran di Indonesia Turun, Jumlahnya Tersisa 7,38 Juta Orang

Ilustrasi job fair 2026. (Antara Foto/Aprillio Akbar)

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2026 sebesar 4,75%, turun 0,10 poin persentase dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 4,85%.

“Pada Agustus 2026, terdapat sebanyak 7,38 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75%,” kata Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Powered by

GliaStudios

Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2026 tercatat sebanyak 155,37 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,99 juta orang telah bekerja, sedangkan 7,38 juta orang lainnya masih menganggur.

BACA JUGA

Konsumsi Rumah Tangga Topang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2026

Dibandingkan Agustus 2025, jumlah penduduk yang bekerja bertambah 1,44 juta orang. Sementara itu, jumlah pengangguran berkurang 77.000 orang.

ADVERTISEMENT

Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar pada Agustus 2026 dengan kontribusi 28,20%. Berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran menyerap 17,86% tenaga kerja, disusul industri sebesar 13,75%.

Meski jumlah pekerja formal bertambah, proporsinya terhadap total pekerja justru sedikit menurun. BPS mencatat persentase pekerja formal pada Agustus 2026 sebesar 42,07%, lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 42,20%.

Secara jumlah, pekerja formal bertambah 410.000 orang, dari 61,84 juta orang pada Agustus 2025 menjadi 62,25 juta orang pada Agustus 2026. Sebaliknya, persentase pekerja informal meningkat dari 57,80% menjadi 57,93% dalam periode yang sama.

BPS juga mengelompokkan penduduk bekerja berdasarkan jumlah jam kerja. Mengacu pada standar International Labour Organization (ILO), seseorang sudah dikategorikan bekerja jika melakukan pekerjaan minimal satu jam dalam seminggu.

BACA JUGA

Penciptaan Lapangan Kerja Baru Meningkat Dua Kali Lipat, Tingkat Pengangguran Mendekati Level Terendah Sejak 1994

Berdasarkan jam kerja, penduduk bekerja dibagi menjadi tiga kategori, yakni pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Pekerja penuh merupakan mereka yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu.

Sementara itu, pekerja paruh waktu bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak sedang mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain. Adapun setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.

Pada Agustus 2026, BPS mencatat pekerja penuh mencapai 99,85 juta orang atau 67,47% dari total penduduk bekerja. Pekerja paruh waktu sebanyak 35,29 juta orang atau 23,85%, sedangkan setengah pengangguran mencapai 12,84 juta orang atau 8,68%.

Read more »

Surplus Perdagangan RI Capai US$ 10,61 Miliar hingga September 2026

 Ilustrasi peti kemas untuk ekspor dan impor.

Ilustrasi peti kemas untuk ekspor dan impor. (Antara/Muhammad Adimaja)

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 10,61 miliar sepanjang Januari-September 2026. Capaian tersebut terutama ditopang oleh kinerja perdagangan komoditas nonminyak dan gas (nonmigas) yang mencatat surplus US$ 34,21 miliar.

Sementara itu, perdagangan komoditas minyak dan gas (migas) masih mengalami defisit sebesar US$ 23,60 miliar pada periode yang sama.

BACA JUGA

Ekspor Indonesia Tembus US$ 221,23 Miliar hingga September 2026

“Surplus sepanjang periode Januari-September 2026 ditopang oleh kinerja perdagangan komoditas nonmigas yang mencatat surplus 34,21 miliar dolar AS, sementara perdagangan komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 23,60 miliar dolar AS,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Senin (2/11/2026).

BPS juga mencatat surplus neraca perdagangan pada September 2026 mencapai US$ 3,36 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus secara kumulatif selama sembilan bulan pertama tahun ini.

ADVERTISEMENT

Dari sisi ekspor, nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-September 2026 mencapai US$ 221,23 miliar. Angka tersebut meningkat 5,58% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Peningkatan ekspor terutama didorong oleh komoditas nonmigas yang tumbuh 6,30% menjadi US$ 212,27 miliar. Berdasarkan sektor, industri pengolahan mencatat nilai ekspor terbesar, yakni US$ 182,83 miliar atau meningkat 8,93% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia masih didominasi Tiongkok dengan nilai US$ 54,17 miliar. Berikutnya, Amerika Serikat mencatat nilai ekspor sebesar US$ 25,39 miliar, disusul India sebesar US$ 15 miliar.

Pada sisi lain, nilai impor Indonesia sepanjang Januari-September 2026 mencapai US$ 210,63 miliar. Nilai tersebut meningkat 19,67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan impor berasal dari kelompok nonmigas dan migas. Impor nonmigas meningkat 16,92% menjadi US$ 178,06 miliar, sedangkan impor migas naik lebih tinggi, yakni 37,35% menjadi US$ 32,57 miliar.

Berdasarkan penggunaannya, impor Indonesia masih didominasi bahan baku dan barang penolong dengan nilai US$ 150,57 miliar. Selanjutnya, impor barang modal mencapai US$ 41,55 miliar dan barang konsumsi sebesar US$ 18,51 miliar.

Dari sisi negara asal, Tiongkok menjadi pemasok utama impor nonmigas Indonesia selama Januari-September 2026. Nilai impor dari negara tersebut mencapai US$ 76,16 miliar atau setara 42,77% dari total impor nonmigas.

Jepang menempati posisi berikutnya dengan nilai US$ 10,04 miliar atau 5,64%. Sementara itu, impor dari Australia tercatat sebesar US$ 8,07 miliar atau 4,53%.

BPS mencatat surplus perdagangan nonmigas Indonesia terutama berasal dari sejumlah komoditas unggulan. Lemak dan minyak hewani atau nabati menjadi penyumbang terbesar dengan surplus US$ 29,31 miliar.

BACA JUGA

Ekspor Melonjak, Penjualan BYD Tumbuh 6 Bulan Berturut-turut

Berikutnya, bahan bakar mineral mencatat surplus US$ 21,42 miliar. Komoditas besi dan baja menyumbang surplus US$ 13,95 miliar, disusul nikel dan barang daripadanya sebesar US$ 9,52 miliar.

Sementara itu, komoditas alas kaki turut memberikan kontribusi dengan surplus perdagangan sebesar US$ 4,86 miliar.

Data tersebut menunjukkan perdagangan nonmigas masih menjadi penopang utama surplus neraca perdagangan Indonesia. Namun, defisit pada sektor migas dan pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor tetap menjadi bagian penting dalam mencermati perkembangan perdagangan luar negeri nasional.

Read more »

Cek Besaran BSU 2026, Pekerja Kantongi Bantuan Rp 900.000 Sekaligus?

 

Ilustrasi BSU Rp 900.000. (ChatGPT/AI)

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menetapkan bantuan subsidi upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900.000 untuk pekerja yang memenuhi persyaratan. Bantuan tersebut diberikan sekaligus untuk periode tiga bulan, dengan besaran Rp 300.000 per bulan.

Ketentuan terbaru mengenai BSU 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Aturan yang ditetapkan dan diundangkan pada Rabu (28/10/2026) itu mengatur kriteria penerima, batas gaji, hingga besaran bantuan yang diberikan kepada pekerja atau buruh.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, BSU diberikan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli dikutip dari Antara.

ADVERTISEMENT

Berbeda dengan bantuan sosial (bansos) reguler seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan, BSU secara khusus menyasar pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan batas upah.

BACA JUGA

Penerima PKH dan BPNT Bisa Dapat BSU 2026 Rp 900.000? Begini Aturannya

Besaran BSU 2026 Rp 900.000

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan BSU sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan skema tersebut, pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima total bantuan Rp 900.000.

Pembayaran dilakukan sekaligus untuk keseluruhan periode, bukan dicairkan secara terpisah setiap bulan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Penyaluran BSU juga tidak hanya bergantung pada pemenuhan kriteria oleh pekerja. Pemerintah mempertimbangkan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan serta ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Syarat Penerima BSU 2026

Tidak semua pekerja bisa memperoleh bantuan sebesar Rp 900.000. Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima BSU 2026.

Pekerja atau buruh yang berhak menerima bantuan harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK).
2. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum di wilayah tempat bekerja.
4. Permenaker tersebut juga mengecualikan sejumlah kelompok dari penerima BSU. Bantuan tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi dasar untuk masuk dalam proses penetapan penerima. Artinya, pekerja yang merasa memenuhi kriteria tetap perlu menunggu verifikasi dan pengumuman resmi dari pemerintah.

BACA JUGA

BSU 2026 Cair Rp 900.000 Sekaligus, Siapa Saja yang Berhak Menerima?

Batas Gaji Penerima BSU 2026

Batas gaji penerima BSU 2026 secara umum ditetapkan paling banyak Rp 3,5 juta per bulan. Namun, pemerintah memberikan penyesuaian bagi pekerja yang berada di daerah dengan upah minimum lebih tinggi dari nominal tersebut.

Jika upah minimum kabupaten/kota (UMK) di wilayah tempat bekerja melebihi Rp 3,5 juta, batas gaji penerima mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Adapun pekerja di daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan upah minimum provinsi (UMP) sebagai acuan. Batas upah tersebut juga dibulatkan ke atas dengan mekanisme yang sama.

Perhitungan gaji tidak didasarkan pada perkiraan penghasilan pekerja. Pemerintah menggunakan gaji atau upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem lembaga tersebut.

Komponen penghasilan yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Oleh karena itu, data upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu penentu dalam proses verifikasi calon penerima.

Read more »

Ancaman MSCI (8): IHSG Tertekan, Apakah Ekonomi Indonesia Ikut Terancam?

 

Ilustrasi IHSG. (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, Beritasatu.com – Tekanan terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) akibat ancaman perubahan klasifikasi pasar Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Gejolak di bursa memang tidak selalu mencerminkan pelemahan ekonomi secara keseluruhan. Namun, apabila tekanan berlangsung berkepanjangan, dampaknya berpotensi merembet ke kepercayaan investor, aliran modal, nilai tukar rupiah, biaya pendanaan perusahaan, hingga daya beli masyarakat.

Pada Jumat (16/10/2026), IHSG anjlok 11,57% setelah MSCI mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Tekanan berlanjut pada Senin (19/10/2026), ketika IHSG ditutup melemah 3,64% ke level 4.996,61 setelah sempat turun lebih dalam pada perdagangan intraday.

Meski demikian, penurunan indeks saham belum dapat dijadikan bukti bahwa ekonomi nasional telah melemah. Risiko terhadap sektor riil bergantung pada seberapa jauh gejolak pasar keuangan memengaruhi pembiayaan, kegiatan produksi, harga barang, dan konsumsi rumah tangga.

BACA JUGA

Ancaman MSCI (1): Mengapa IHSG Bisa Terguncang Parah?

ADVERTISEMENT

Arus Modal Asing dan Tekanan terhadap Rupiah

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, mengatakan tekanan pasar modal tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang tidak berinvestasi saham. Dampaknya dapat meluas apabila gejolak memicu arus keluar modal asing dan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Ketika investor asing menjual aset keuangan di Indonesia, dana hasil penjualan yang dikonversi ke mata uang asing dapat meningkatkan permintaan dolar AS. Apabila berlangsung dalam skala besar, kondisi tersebut berpotensi memperlemah rupiah.

Ibrahim mengatakan, tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan karena Indonesia masih mengimpor berbagai barang, bahan baku, dan komoditas strategis. Pelemahan nilai tukar membuat harga barang impor dalam rupiah menjadi lebih mahal, terutama apabila harga komoditas di pasar global juga meningkat.

Namun, dampaknya tidak selalu terjadi secara langsung. Besarnya pengaruh pelemahan rupiah terhadap harga domestik bergantung pada struktur biaya perusahaan, ketersediaan pasokan, kontrak pembelian, serta kemampuan pelaku usaha menyerap kenaikan biaya.

Perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor, misalnya, dapat menghadapi kenaikan biaya produksi. Apabila kenaikan tersebut diteruskan kepada konsumen, harga barang dan jasa berpotensi meningkat. Sebaliknya, apabila perusahaan menahan harga jual, margin keuntungan dapat tertekan.

Dalam situasi tersebut, pelemahan rupiah tidak hanya menjadi persoalan di pasar keuangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kegiatan usaha dan biaya hidup masyarakat.

Read more »

Cadangan Devisa Setara 5,3 Bulan Impor, Waspadai Arus Modal Keluar

 

Ilustrasi dolar AS. (AP)

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah agar segera merespons gejolak pasar keuangan untuk mencegah arus keluar modal asing berkepanjangan yang berpotensi menekan cadangan devisa Indonesia.

Faisal berharap tekanan di pasar keuangan hanya berlangsung sementara dan tidak berlanjut hingga menggerus cadangan devisa. Menurut dia, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.

“Harapannya ini adalah gejolak pasar yang bersifat kontemporer. Harapannya ya tidak terus-menerus hingga ini tidak terus menggerus cadangan devisa,” ujar Faisal, Jumat (16/10/2026).

BACA JUGA

Imbas Pengumuman MSCI, Dasco hingga Ketua OJK Sambangi BEI

Ia menilai pemerintah perlu segera berkonsolidasi untuk menindaklanjuti catatan Morgan Stanley Capital International (MSCI), terutama terkait perbaikan tata kelola pasar modal yang menjadi perhatian investor.

ADVERTISEMENT

Faisal menyebut cadangan devisa Indonesia berada di level US$ 146,6 miliar. Menurut dia, jumlah tersebut masih mampu membiayai kebutuhan impor selama hampir enam bulan.

“Cadangan devisa walaupun sudah turun lagi sekarang US$ 146,6 miliar, tapi sebetulnya masih bisa membiayai hampir enam bulan impor,” tambahnya.

Tekanan pasar keuangan meningkat pada Jumat (16/10/2026), ketika rupiah melemah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt). IHSG bahkan sempat merosot ke level 5.193.

BACA JUGA

Cadangan Devisa Indonesia Turun Lagi Jadi US$ 146,3 Miliar

BACA JUGA

Rupiah Menguat Ditopang Cadangan Devisa Indonesia yang Tetap Kuat

Sementara itu, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 146,3 miliar pada akhir September 2026, turun dari US$ 146,5 miliar pada bulan sebelumnya. Posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Meski cadangan devisa masih berada di atas standar kecukupan tersebut, Faisal mengingatkan pemerintah agar tidak lambat merespons tekanan pasar. Penanganan yang terlambat berisiko memperpanjang gejolak dan memperbesar dampaknya terhadap pasar saham serta kepercayaan investor.

“Jangan sampai kemudian ini juga lambat dalam menanganinya karena bisa jadi berterusan. Artinya berterusan dampaknya kalau tidak ditanggapi dengan baik,” katanya.

Menurut Faisal, cadangan devisa saat ini menjadi bantalan bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi gejolak pasar. Namun, respons kebijakan yang cepat dan perbaikan tata kelola tetap diperlukan untuk mencegah arus modal keluar berkepanjangan.

Read more »

Penyaluran Kredit Program Pemerintah Tembus Rp 258,75 Triliun

 

Ilustrasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). (Dok. BRI)

Jakarta, Beritasatu.com – Penyaluran kredit program pemerintah mencapai Rp 258,75 triliun hingga 23 September 2026. Realisasi tersebut setara 78,47% dari total plafon tahun ini, dengan 67,84% pembiayaan mengalir ke sektor produksi.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan keberhasilan program pembiayaan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

BeritaSatu

00:00

ADVERTISEMENT

“Ukuran keberhasilan Kredit Program bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang berhasil naik kelas. Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat,” kata Ferry dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ferry, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, merinci Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai skema dengan penyaluran terbesar. Hingga 23 September 2026, realisasi KUR mencapai Rp 232,66 triliun atau 80,08% dari target Rp 290,52 triliun.

BACA JUGA

Tembus Rp 9.178 Triliun, Kredit Perbankan Tumbuh 13,65 Persen

ADVERTISEMENT

Pembiayaan tersebut telah menjangkau 3,61 juta debitur dan mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,83 juta orang.

Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) telah disalurkan sebesar Rp 25,78 triliun kepada 110.286 debitur. Program ini turut mendukung penyerapan 337.457 tenaga kerja.

Adapun penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) mencapai Rp 169,76 miliar, sedangkan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) tercatat sebesar Rp 137,92 miliar.

“Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan agar pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan mampu menopang pertumbuhan usaha,” ujar Ferry.

BACA JUGA

OJK Beri Perlakuan Khusus Kredit bagi Debitur Terdampak Gempa NTT

BACA JUGA

Kredit 4 Bank Terbesar Tembus Rp 5.034 Triliun

Untuk memperluas jangkauan pembiayaan, pemerintah memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga penyalur, lembaga penjamin, serta asosiasi usaha. Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Upaya tersebut dinilai penting karena kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan tumbuh sekitar 7,2% per tahun. Pada saat yang sama, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan UMKM diperkirakan mencapai Rp 2.400 triliun pada 2026.

Selain memperkuat penyaluran KUR, pemerintah menyempurnakan berbagai skema pembiayaan, termasuk pengembangan Kredit Usaha Pertanian, perluasan akses modal bagi industri padat karya, serta optimalisasi KPP untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Pemerintah juga menyediakan Kredit Perempuan Prasejahtera dengan plafon hingga Rp 15 juta, disertai pendampingan untuk memperluas akses perempuan prasejahtera terhadap pembiayaan formal.

Read more »