Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Ada 19 Nama di Kursi Pelantikan Pengurus Danantara, Ini Daftarnya

 

Nama Pengurus Danantara Segera Diumumkan
Foto: CNBC Indonesia TV

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah secara resmi akan mengumumkan struktur pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siang ini, Senin (24/3/2025).

Melalui surat undangan yang diterima media, Danantara akan mengadakan Konferensi Pers untuk menyampaikan pengumuman strategis dan signifikan bagi perkembangan kelembagaan Danantara Indonesia. Acara ini disebut akan menjadi momen penting bagi Danantara Indonesia.

Adapun berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, hingga pukul 11.30 WIB kursi-kursi di lokasi acara masih kosong. Di kursi tersebut telah terncantum sejumlah nama yang diperkirakan akan menjadi pengurus Danantara.

Di antaranya ada Rosan Roeslani, Donny Oskaria, dan Pandu Sjahrir. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rosan dipercaya menjadi chief executive officer (CEO) Danantara, sedangkan Donny sebagai chief operating officer (COO) dan Pandu sebagai chief investment officer (CIO)Danantara.

Selain kedua nama tersebut, juga ada beberapa nama lain dari kalangan BUMN seperti Direktur Utama IFG Life Hexana Tri Sasongko dan Direktur Bank Mandiri Rohan Hafas. 

Selengkapnya berikut 20 nama yang akan hadir dalam pelantikan pengurus Danantara:

  1. Menteri Investasi Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani
  2. Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria
  3. Pandu Patria Sjahrir
  4. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono
  5. Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko
  6. Chief Investment Officer INA Stefanus Ade
  7. Komisaris Independen Telkom Bono Daru Adji
  8. Komisaris Utama independen TOBA Djamal Attamimi
  9. Direktur Kepatuhan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya
  10. Presiden Direktur Bester & Co Sanjay Bharwani
  11. Staf Khusus Menko Perekonomian Reza Yamora Siregar
  12. Staf Khusus Bidang Ekonomi BKPM Ivy Santoso
  13. Sekretaris Jenderal kemenkeu Heru Pambudi
  14. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban
  15. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan KBUMN Robertus Bilitea
  16. Lieng Seng Wee
  17. Arief Budiman
  18. Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas
  19. Ahmad Hidayat

Ketua Komisi XI DPR: Revisi UU P2SK untuk Perkuat Peran BI

 

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyampaikan pemapraran dalam acara Capital Market Forum 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyampaikan pemapraran dalam acara Capital Market Forum 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun buka-bukaan tentang proses revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.

Misbakhun mengatakan, mulanya proses revisi UU P2SK memang sebagai upaya merespons amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXII/2024 tentang perbaikan pasal-pasal terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Namun, momentum revisi itu juga dimanfaatkan pihaknya untuk memperbaiki sejumlah pasal lain yang terkait dengan Bank Indonesia (BI). Di antaranya tentang fungsi BI supaya juga memiliki penguatan kembali dalam mendukung pertumbuhan ekonomi."Kita sedang membicarakan, tapi belum diputuskan karena kita ingin memperkuat BI, kita berikan penguatan dalam peran pertumbuhan," kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025, di Gedung BEI, Jakarta (21/3/2025).

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 7 UU P2SK di Bagian Kelima Bank Indonesia, telah disebutkan tujuan BI adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 7 itu sebetulnya sudah mengalami perubahan kalimat dari pasal 7 UU BI Nomor 23/1999. Dalam pasal 7 UU 23/1999, tujuan BI hanyalah satu, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Namun, dalam revisi terbaru, Misbakhun mengatakan, perlu tambahan pengaturan untuk penguatan independensi BI dalam mencapai tujuannya itu, yakni independen dalam proses mencapai tujuan namun tetap mendukung tujuan bernegara, yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.


"Jadi dia independen dalam proses, tapi ada tujuan negara nya. Tujuan bernegara menciptakan kesejahteraan, dan pertumbuhan kita harus berkualitas, menciptakan pekerjaan," tegasnya.

Oleh sebab itu, penguatan kewenangan untuk mendukung tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya dalam bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, harus dikembalikan kepada Bank Indonesia.

Menurut Misbakhun, hanya Indonesia yang menghilangkan kewenangan BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seusai krisis 1998. Padahal, bank sentral di negara lain, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang tidak menghilangkan kewenangan itu, meski tetap menjaga independensinya.

"1998 Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang mengalami situasi yang sama tapi enggak pernah mengurangi kewenangan bank sentral. Bank sentral zaman Pak Harto (Presiden Soeharto) itu yang membuat Indonesia tumbuh tinggi," tegas Misbakhun.

"Ini yang sedang kita bicarakan, tapi belum diputuskan karena kita sedang mencari formulasi. Maka, saya minta jangan dijadikan bahan spekulasi baru," ungkapnya.

Susunan Lengkap Direksi & Komisaris ID FOOD Usai Dirombak BUMN

 

ID FOOD. (Dok. ID FOOD)
Foto: ID FOOD. (Dok. ID FOOD)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk Ghimoyo menjadi Direktur Utama ID FOOD yang baru. Ghimoyo menggantikan Sis Apik Wijayanto yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD. Sis Apik sendiri ditunjuk memimpin ID FOOD pada Mei 2024 lalu.

Penetapan tersebut ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang dilaksanakan, Selasa, (18/3/2025), di Jakarta."Penetapan ini sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam memperkuat peran ID FOOD sebagai Holding BUMN Pangan, serta mendorong percepatan transformasi perusahaan menuju Holding Pangan yang berdaya saing guna mendukung swasembada pangan nasional," kata VP Sekretaris Perusahaan ID FOOD Yosdian Adi Pramono dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (20/3/2025).

Melalui penetapan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD per tanggal 18 Maret 2025 menjadi sebagai berikut:

Dewan Direksi
Direktur Utama: Ghimoyo
Direktur Manajemen Risiko dan Legal: S. Hidayat Safwan
Direktur Keuangan dan Strategi: Susana Indah Kris Indriati
Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi: Bernadetta Raras
Direktur Komersial: Nina Sulistyowati
Direktur Sumber Daya Manusia: Yossi Istanto

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen : SuhartonoSuratman

Komisaris Independen : SilfesterMatutina

Komisaris Independen : Hendarsam Marantoko Komisaris : Budiono Sandi

Komisaris : Muhammad RizaAdhaDamanik

Komisaris : Ali Agus

"Dengan susunan Direksi yang telah ditetapkan ID FOOD siap meningkatkan kinerja sebagai produsen pangan nasional yang berkualitas dan terus berkontribusi memperkuat sektor pangan nasional," ujar Yosdian.

"ID FOOD juga akan terus mendukung program strategis pemerintah melalui inovasi dan kolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan," sambungnya.

Sebagai informasi, Ghimoyo merupakan CEO Jhonlin Group. Yakni, perusahaan bidang pertanian, perkebunan, hingga pertambangan milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Profil Komisaris Utama Suhartono Suratman

Fransiskus Xaverius Suhartono Suratman yang lebih dikenal dengan nama Tono Suratman lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 16 September 1952. Ia merupakan alumni Akademi ABRI tahun 1975 pada unit infanteri dan lama berkarier di Komando Pasukan Khusus.

Sejumlah jabatan pernah diembannya semasa aktif di militer antara lain Panglima Daerah Militer VI/Tanjungpura pada 2008-2010 dan Asisten Operasi Panglima TNI pada 2012.

Selepas pensiun dari militer, Tono menjabat sebagai Ketua Umum KONI Pusat periode 2011-2015 dan 2015-2019.

Pada 14 Desember 2019, Tono dilantik Menteri Pertahanan ketika itu Prabowo Subianto sebagai Kepala SMA Taruna Nusantara Magelang. Ketika itu, Prabowo mengatakan Tono adalah "salah satu prajurit dan perwira terbaik dalam sejarah TNI".

Per 15 Januari 2025, posisi Tono digantikan oleh Brigjen Muh. Imam Gogor sebagai Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Magelang.

MA Batalkan Kemenangan Budi Said, Antam Gak Perlu Bayar Emas 1,1 Ton

 

Crazy Suarabaya sekaligus terdakwa kasus dugaan korupsi rekayasa jual beli emas, Budi Said menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (28/10/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Crazy Suarabaya sekaligus terdakwa kasus dugaan korupsi rekayasa jual beli emas, Budi Said menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (28/10/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan peninjauan kembali (PK) pertama atas gugatan perdata pengusaha Budi Said dalam kasus 1,1 ton emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) alias Antam. Dengan begitu Antam menang dan tidak perlu membayar utang emas yang selama ini diperkarakan ke Budi Said.

"Kabul PK, batal PK 1, adili kembali, tolak gugatan," demikian putusan MA seperti dikutip dari situs resminya, Selasa (18/3/2025).

Putusan nomor 815 PK/PDT/2024 itu diketok oleh majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Suharto dengan anggota Hamdi, Syamsul Ma'arif, Lucas Prakoso, dan Agus Subroto. Putusan dibacakan pada 11 Maret 2025.

"Telah dilakukan perubahan pergantian Penetapan Ketua Majelis pada tanggal 18 November 2024 dan tanggal 19 Desember 2024," demikian keterangan dalam situs MA.

Sebagai informasi, perkara ini awalnya diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 158/PDT.G/2020/PN.SBY. Pemohon dalam gugatan ini adalah Budi Said dan termohon adalah PT Antam dkk.

"Telah dilakukan perubahan pergantian Penetapan Ketua Majelis pada tanggal 18 November 2024 dan tanggal 19 Desember 2024," demikian keterangan dalam situs MA.

Sebagai informasi, Kasus korupsi jual beli emas PT Antam (Persero) Tbk. (ANTM) terkait jual beli emas 1,1 ton yang merugikan keuangan negara Rp 1,1 triliun terus bergulir. Crazy rich Surabaya, Budi Said, divonis penjara.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan, Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam. Hakim menyatakan Budi Said bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," kata hakim, Jumat (27/12).

Selain itu, hakim menghukum Budi Said membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas Antam atau setara dengan nilai Rp 35.078.291.000 (Rp 35 miliar). Jika tak dibayar, harta bendanya akan dirampas dan dilelang.

"Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti 58,841 kg emas Antam atau senilai Rp 35.526.893.372,99 sebagai pengganti kerugian negara, apabila tidak dapat dibayar selama 1 bulan setelah putusan tetap, maka harta benda dapat disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun," jelasnya.

Hakim menyatakan Budi Said terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Vonis ini lebih rendah jika dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Budi dihukum 16 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 1,1 triliun.

Pagi-pagi IHSG Ambruk 2% Lebih, Ini Penyebab dan Analisanya

 

Ilustrasi Bursa Efek Indonesia (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
Foto: Ilustrasi Bursa Efek Indonesia (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ambles dan bergerak di zona merah pada pembukaan perdagangan Selasa (18/3/2025). Pada sepuluh menit pertama pembukaan perdagangan dibuka IHSG ke posisi 6.331,65 atau turun 2,17% (-140 poin).

Pada pembukaan perdagangan sesi I, nilai transaksi mencapai Rp 2,94 triliun yang melibatkan 5,69 miliar saham yang berpindah tangan 266 ribu kali. Sebanyak 186 saham menguat, 199 melemah, dan 179 stagnan.

Secara sektoral seluruhnya tercatat mengalami koreksi kecuali sektor transportasi yang mengalami kenaikan tipis 0,13%.

Emiten teknologi raksasa milik konglomerat kembali menjadi penekan kinerja IHSG disusul oleh emiten-emiten sektor perbankan yang juga kompak rontok pada perdagangan hari ini. Sementara itu sejumlah emiten lain milik konglomerat kenamaan RI ikut menjadi pemberat gerak IHSG hari ini.

Hari ini, saham DCI Indonesia (DCII) yang kembali menyentuh batas auto rejection bawah (ARB) atau ambruk 20% ke level 115.800. Sebagaimana diketahui, saham DCII sebelumnya reli panjang dengan kenaikan harian selalu menyentuh auto reject atas (ARA). Namun, kondisinya langsung berbalik arah setelah saham tersebut keluar dari papan pemantauan khusus.

Saham DCII yang sebelumnya sepanjang tahun berjalan sudah naik lebih nyaris 400%, kini penguatannya telah terpangkas menjadi 175%. DCII melonjak tajam sejak 18 Februari 2025, seiring dengan pernyataan Toto Sugiri mengenai rencana stock split saham tersebut.

DCII hari ini menjadi laggard utama IHSG hari ini yang berkontribusi atas penurunan 38,23 indeks poin.

Selanjutnya, emiten konglomerat lain yang menekan kinerja IHSG adalah duo emiten milik taipan Prajogo Pangestu yakni BREN dan TPIA yang masing-masing berkontribusi atas koreksi 8,67 dan 3,43 indeks poin.

Selain itu, emiten bank raksasa RI juga kembali terkoreksi pada perdagangan hari ini.

Bank Central Asia (BBCA) yang telah melaksanakan RUPS dan memutuskan membagikan dividen tunai menjadi emiten bank dengan porsi koreksi terbesar ke IHSG atau mencapai 9,76 indeks poin.

Adapun tiga bank BUMN yakni BBRI (-4,51 indeks poin), BMRI (-3,58 indeks poin) dan BBNI (-3,29 indeks poin) yang pekan depan akan melangsungkan RUPS meminta persetujuan pemegang saham terkait dividen hingga buyback juga terkoreksi dengan porsi pelemahan terhadap IHSG.

Pergerakan pasar keuangan Tanah Air pada hari ini Selasa (18/3/2025) akan cenderung wait and see sejumlah data dari internal, terutama hari ini akan menjadi hari pertama dari serangkaian Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang berlangsung selama dua hari dan akan ada lelang Surat Utang Negara (SUN).

Sementara dari eksternal tidak terlalu banyak data, tetapi bank sentral di berbagai negara seperti Inggris dan Amerika Serikat (AS) akan bersamaan memulai rangkaian hari pertama rapat Federal Open Market Coommittee (FOMC) dari bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) untuk menentukan suku bunga acuan.

Mayoritas Ahli Sepakat Ekonomi RI Suram

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) merilis Economic Experts Survey, pada Senin (17/3/2025).
Survei independen yang dilakukan oleh LPEM FEB UI bertujuan untuk menangkap wawasan para ahli mengenai lanskap ekonomi Indonesia, memperkuat komitmen institusi ini terhadap diskusi kebijakan yang berbasis informasi dan pengembangan masa depan negara.

Dari hasil survei ini, LPEM mencatat mayoritas ahli, yaitu 23 ahli dari 42 ahli atau 55% responden, setuju bahwa kondisi ekonomi saat ini telah memburuk dibandingkan dengan tiga bulan yang lalu.

"Tujuh ahli bahkan menganggap situasi ini jauh lebih buruk, sementara 11 ahli menganggapnya stagnan, dan hanya satu ahli yang melihatnya lebih baik. Dengan interval kepercayaan rata-rata sebesar 7,71 poin, hasil survei ini menunjukkan pandangan yang umumnya pesimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia, menurut para ahli ekonomi," tulis LPEM UI dalam laporannya, dikutip Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, 23 responden tersebut juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya akan lebih rendah dari angka terkini, meskipun tidak ada responden yang menganggap kontraksi akan jauh lebih kuat ke depannya.

Sementara lebih dari seperempat responden memperkirakan perubahan yang tidak signifikan, minoritas yang terdiri dari 6 ahli atau pakar memperkirakan masih ada pertumbuhan pada periode berikutnya.

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. BPFJAMBI - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger