Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

PPN Sekolah: Si Miskin Makin Sulit Jangkau Pendidikan

 Ekonom menilai masyarakat miskin akan semakin kesulitan menjangkau pendidikan bila pemerintah bersikeras memungut PPN sekolah. Ekonom menilai masyarakat miskin akan semakin kesulitan menjangkau pendidikan bila pemerintah bersikeras memungut PPN sekolah. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah).

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI -- Rencana pemerintah 

readyviewed mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah lewat revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai kritik dari berbagai kalangan.

Sejumlah ekonom menilai wacana PPN sekolah justru bertentangan dengan arah pembangunan Presiden Jokowi di periode kedua yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pengenaan PPN niscaya akan mengerek biaya pendidikan dan membuat masyarakat miskin makin kesulitan mengakses ilmu pengetahuan.


PT BESTPROFIT
 


Terlebih, jika pemberlakuan PPN di bidang jasa tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan sekolah di berbagai jenis dan tingkatan: mulai dari pendidikan umum, kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, hingga pendidikan di luar sekolah. BEST PROFIT


Jika kebijakan ini dilanjutkan, menurut Bhima, angka putus sekolah juga berpotensi semakin meningkat. Sebab, tanpa PPN pun biaya pendidikan sudah cukup mahal."Akibatnya biaya pendidikan semakin sulit dijangkau masyarakat kelas bawah yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan gratis pemerintah," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (11/6).

Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 menyebut bahwa pendidikan berkontribusi 1,96 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan 1,25 persen dari garis kemiskinan di pedesaan.

BESTPROFIT

Pemerintah, menurut Bhima, harusnya sadar bahwa pendidikan Indonesia saat ini masih terlalu rendah untuk membangun manusia yang unggul. Ini tercermin dari skor PISA Indonesia yang masih berada di urutan 72 dari 79 negara."Yang terjadi adalah masyarakat akan mengurangi belanja pendidikan. Artinya yang habis sekolah ada les tambahan, karena kena PPN jadi batal les-nya. Bagaimana keluarga miskin keluar dari rantai kemiskinan kalau begini caranya," imbuhnya.

PISA atau Program for International Student Assessment merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan yang terdiri dari kemampuan membaca, sains, dan matematika siswa di berbagai negara di seluruh dunia.

Pada 2018 lalu, laporan Organization for Economics Cooperation and Development (OECD) menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-6 terbawah (dari 79 negara) dalam kemampuan membaca, peringkat ke-7 terendah dalam kemahiran matematika dan ke-9 terbawah dalam pengetahuan sains. PT BESTPROFIT FUTURES

BPF


Oleh karena itu lah, ia mendorong pemerintah menyetop pembahasan pengenaan PPN sekolah dan kembali memberikan insentif besar-besaran terhadap berbagai upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia."Salah satu masalah utama pendidikan karena akses pendidikan dan kualitas pendidikan yang belum merata. Akibatnya, kinerja SDM kita di bawah rata-rata dunia. Ditambah beban PPN, ya makin sulit lagi bagi anak-anak sekolah mengejar negara lain," jelas Bhima.

"Di banyak negara saja PPN pendidikan itu dikecualikan, kok di Indonesia mau dimasukkan. Dasarnya apa saya juga kurang paham kalau hanya sekadar kejar-kejaran soal penerimaan pajak jangka pendek. Pemerintah sepertinya tidak paham filosofi pembuatan aturan PPN kenapa pendidikan harus dikecualikan," ungkapnya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics and Finance (CORE) Indonesia Rendy Yusuf Manilet merespons argumen Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo yang menyebut pengenaan PPN atas jasa pendidikan justru bertujuan untuk mencapai keadilan.

Sumber: Jakarta, CNN Indonesia

Rizieq: Tuntutan 6 Tahun Penjara Sadis dan Tak Bermoral

 Rizieq Shihab mengklaim dirinya tidak patut dituntut enam tahun penjara hanya karena ada kesalahan administrasi terkait hasil tes swab RS Ummi, Bogor. Rizieq Shihab mengaku pernah ditemui Kepala BIN Budi Gunawan dan eks Kapolri Tito Karnavian saat masih tinggal di Mekah beberapa tahun lalu (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI  -- Eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menganggap tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tergolong sadis lantaran ingin dirinya dipenjara selama enam tahun akibat 

readyviewed kasus kabar bohong hasil tes swab RS Ummi, Bogor. Menurutnya, tuntutan jaksa tersebut tidak bermoral.

Rizieq menyampaikan itu saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6). 

PT BESTPROFIT

"Tuntutan JPU tersebut tidak masuk di akal dan berada jauh di luar nalar, bahkan terlalu sadis dan tidak bermoral," kata Rizieq.

BEST PROFIT


Rizieq mengaku ogah perkara yang menjeratnya itu disamakan dengan kasus penyebaran kabar bohong yang menjerat Ratna Sarumpaet.

Ia menilai kasus yang menimpa Ratna memang murni kasus kebohongan dan menimbulkan kegaduhan. Pasalnya, Ratna mengaku bohong wajahnya dianiaya orang padahal melakukan operasi plastik.

"Bahkan muncul aneka kecurigaan kepada berbagai pihak sebagai pelaku penganiayaan, sehingga sangat wajar yang bersangkutan dituntut dengan Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," kata dia. BESTPROFIT


Berbeda halnya dengan pelanggaran prokes RS UMMI. Rizieq menilai kasus yang menjeratnya itu tidak memiliki persamaan dengan kasus kebohongan Ratna Sarumpaet.

"Dan dalam kasus pelanggaran prokes RS UMMI tidak ada kebohongan dan tidak ada juga keresahan apalagi keonaran," kata dia.Ia menegaskan kasus pelanggaran prokes RS UMMI sekadar kasus pelanggaran administrasi. Bukan Kasus Kejahatan Pidana. Menurutnya, kasus RS UMMI merupakan dugaan keterlambatan laporan real time pasien ke Dinkes kota Bogor dan dugaan menghalangi tugas Satgas Covid. PT BESTPROFIT FUTURES


Selain itu, Rizieq juga menuding mantan staf khusus presiden Diaz Hendropriyono sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pembunuhan 6 laskar FPI yang mengawalnya beberapa waktu lalu. Diaz merupakan Ketua Umum PKPI yang juga putra dari mantan kepala BIN Hendropriyono.
Diaz Hendropriyono di Kasus 6 Laskar

"Salah satu Staf Presiden bidang Intelijen Diaz Hendropriyono yang diduga kuat terlibat dalam pembantaian 6 Laskar pengawal saya," kata Rizieq.

Diketahui, pembunuhan 6 laskar FPI terjadi di KM 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu.


Diaz, kata Rizieq, mengunggah pesan singkat dalam akun Instagram dan Twitter Resminya dengan bunyi "Sampai Ketemu di 2026."Rizieq juga mengkritik sikap Diaz yang mengunggah tulisan di akun media sosial. Diaz melakukan itu usai Rizieq ditahan di kasus kerumunan Petamburan.

"Ini isyarat jelas tentang rencana mengkandangkan saya untuk waktu yang lama," kata dia.

Lebih lanjut, Rizieq menilai Diaz mirip seperti tingkah ayahnya AM Hendropriyono yang masih belum puas dengan membunuh 6 Laskar FPI. Diaz, kata Rizieq, masih terus mengejar agar dirinya dihukum berat.  BPF

Sumber : Jakarta, CNN Indonesia

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. BPFJAMBI - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger