Aturan Terbaru Biaya Admin Bulanan Bank Mandiri, BRI, BCA dan BNI

 

Foto: ATM Bank BCA. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menyimpan uang di bank menjadi solusi agar dana tersimpan aman. Namun, menabung di bank juga ada biaya yang membuat saldo tabungan terpotong. Saldo tabungan nasabah bank terpotong sejumlah kecil setiap bulan. Itu adalah biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah melalui rekeningnya.

Hal tersebut merupakan hal yang lumrah sebab bank memerlukan biaya untuk menutupi biaya operasional mereka dalam menyimpan dana dan menyediakan berbagai layanan kepada nasabah.

Biaya ini mencakup biaya pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, keamanan, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan operasi mereka. Biaya administrasi juga digunakan untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi bank.

Adapun biaya administrasi di bank adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah sebagai kompensasi atas berbagai layanan administratif yang disediakan oleh bank. Ini mencakup berbagai jenis biaya yang terkait dengan pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, dan administrasi umum.

Pembebanan biaya administrasi ini memungkinkan bank untuk tetap beroperasi dan menyediakan layanan kepada nasabah mereka. Adapun nominalnya bisa beragam, mulai dari nol rupiah hingga belasan rupiah.

Berikut daftar Biaya administrasi tiap bank dirangkum dari berbagai sumber:

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA)

BCA menerapkan biaya administrasi berbeda untuk produk Tahapan BCA dan kartu GPN Blue Paspor. Untuk Tahapan BCA, biaya adminnya sebesar Rp 15 ribu untuk Blue Paspor, Rp 17 ribu untuk Gold Paspor, dan penalty ditetapkan Rp 5 ribu.

Sementara itu, untuk kartu GPN, Blue Paspor dikenai biaya Rp 14 ribu, Gold Paspor Rp 16 ribu, dan ada denda Rp 5 ribu juga. Platinum Paspor memiliki biaya Rp 20 ribu.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

Bank Mandiri mengenakan biaya admin sebesar Rp 12.500 per bulan untuk tabungan Rupiah, dengan saldo minimum Rp 100 ribu. Jika saldo minimum tidak terpenuhi atau rekening menjadi pasif, maka akan ada biaya tambahan Rp 5 ribu.

Biaya penutupan rekening adalah Rp 50 ribu. Namun, Bank Mandiri juga memiliki produk TabunganKu yang tidak dikenai biaya administrasi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

BNI menerapkan biaya pengelolaan rekening bulanan sebesar Rp11 ribu, dengan saldo minimum Rp150 ribu. Ada denda Rp5 ribu jika saldo jatuh di bawah minimum, dan biaya penutupan rekening sebesar Rp10 ribu.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

BRI memiliki biaya administrasi bulanan sebesar Rp 12.000 untuk tabungan BritAma. Biaya tambahan sebesar Rp 6.500 dikenakan untuk kartu, dengan saldo minimum Rp 50 ribu.

Biaya penutupan rekening juga sebesar Rp 50 ribu. Produk tabungan BritAma BRI didukung oleh fasilitas e-banking dan sistem real-time online untuk kemudahan transaksi nasabah.

Read more »

Bos BTPN Blak-blakan Ungkap Alasan Ganti Nama Jadi SMBC

 

Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk. (BTPN) telah menyetujui untuk mengganti nama bank milik Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) itu, menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Pergantian nama itu telah efektif per 2 Oktober 2024, setelah diresmikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui suratnya pada 25 September 2024.

Meskipun begitu, bank milik SMBC asal Jepang itu masih tampil dengan nama BTPN. Bahkan, bank itu masih menggunakan nama BTPN dalam penandatanganan kerja sama dengan BNI Asset Management yang dilakukan kemarin, Rabu (9/10/2024).

Lantas, kapan BTPN mengganti namanya? Apa alasannya pergantian nama itu, dan bagaimana strategi BTPN usai melepas namanya?

Wakil Direktur Utama BTPN Darmadi Sutanto mengatakan bahwa secara hukum nama BTPN telah ditetapkan berubah menjadi Bank SMBC Indonesia. Namun, dibutuhkan proses yang panjang untuk benar-benar berubah. Mulai dari mengganti nama di sistem bank itu, perubahan sistem internal, hingga kartu-kartu para nasabah.

"Secara OJK [sudah ada] approval, tetapi kepada nasabah, kepada brand-brand perlu waktu untuk berubah, yang di [kantor] cabang juga perlu waktu," ujar Darmadi saat ditemui di SEIA Restaurant, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Ia mengharapkan pada akhir tahun ini, perubahan BTPN menjadi Bank SMBC Indonesia dapat benar-benar resmi dilakukan.

Langkah ini juga menegaskan identitas Bank BTPN sebagai bank universal. Darmadi menjelaskan latar belakang dari perubahan ini memang salah satunya karena BTPN telah melaksanakan merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia pada 2019. Kemudian, bank yang berfokus pada para pensiunan itu ingin menegaskan identitasnya sebagai bank universal.

"Pertama kan memang dimiliki oleh SMBC dari semenjak merger tahun 2019, kan dia mayoritasnya, dan kemudian sudah berubah tadi, bisnisnya sudah mulai universal, bisnisnya semua. Jadi kalau BTPN masih bank tabungan pensiunan. Jadi ini memang bagian dari perubahan bisnis secara strategis besar," jelas Darmadi.

Meski belum berubah menjadi Bank SMBC Indonesia, ia mengaku BTPN sudah memiliki banyak nasabah dari Jepang. Darmadi mengatakan, perubahan nama itu nantinya bakal membuat nasabah lokal semakin banyak.

"Karena bagusnya SMBC ini kita jelas memegang local flavor, jadi bisa dibilang produk, cara kerja tetap akan lokal," tandasnya.

Darmadi menjelaskan BTPN memang sedang terus berupaya untuk menjadi universal bank. Seperti dengan upaya mengakuisisi dua perusahaan pembiayaan kendaraan, PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF). Kemudian, BTPN memiliki anak usaha PT BTPN Syariah Tbk. (BTPS) yang berfokus pada segmen ultra mikro.

"Bisnis kita yang sudah mulai universal kan, dari corporate sampai mikro. Kita sekarang punya subsidiary, dari dulu punya subsidiary BTPS yang ultra mikro, jadi ya semua segmen sudah ada digital juga, ada wealth management, ada kartu kredit, ada mikro bisnis, ada flexi cash itu yang personal loan, terus commercial business, custody business, itu hal-hal baru," pungkas Darmadi.

Meskipun begitu, BTPN bakal tetap mempertahankan segmen andalan awalnya, yakni para pensiunan. Walaupun Darmadi mengakui kredit pensiunan di BTPN belakangan melandai akibat kompetisi dengan bank-bank lain.

Ia mengakui bahwa pertumbuhan kredit untuk pensiunan mungkin hanya berkisar di -1% atau sekitar 0% pada akhir tahun ini. Kendati demikian, Darmadi berharap tahun depan akan ada pertumbuhan hingga 5%.

"Credit pension itu mungkin 4-5 tahun terakhir ya kompetisi naik, banyak bank masuk dan kita cukup, istilahnya cukup banyak tantangan sih. Karena banyak bank masuk. Tapi biasa, lah kita kan tadinya market leader, ada bank masuk, kita turun dikit. Nah tahun ini sudah mulai melandai, kita harapkan tahun depan sudah mulai naik," tandasnya.

Darmadi juga mengungkapkan, nasabah BTPN utamanya terdiri dari pensiunan PNS dan TNI.

Read more »

Cara Membersihkan SLIK OJK agar Kredit Tidak Ditolak

 

Foto: Dok OJK (Contoh SLIK)

Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak jarang nasabah terhambat dalam mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) karena adanya tunggakan pinjaman online (pinjol). Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) sampai menyoroti hal ini, telah menyebabkan sekitar 40% pengajuan KPR ditolak bank.

REI juga menyoroti jejak utang pinjol pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang belum tentu langsung terhapus, ketika sudah dibersihkan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon Napitupulu mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, bank pelat merah yang fokus pada segmen perumahan itu terhambat dalam penyaluran KPR subsidi karena SLIK OJK kini meliputi kolektibilitas pinjol.

Ia mengatakan, skor kolektibilitas tersebut tidak melihat nominal dari pinjaman, sekalipun jumlah pinjaman macet di pinjol hanya sebesar Rp100.000. Nixon mengatakan hal ini menjadi kendala.

Akibatnya, lebih dari 30% perumahan subsidi tidak bisa diakadkan akibat skor kredit pinjol tersebut.

"Jadi kita menyalurkan KPR subsidi kadang-kadang tidak bisa, karena pinjaman pinjol juga masuk SLIKOJK, Pak. Ini sesuatu yang nggak bisa kita lawan," kata Nixon saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024) lalu.

OJK pun buka suara terkait hal ini. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila Penerima Dana (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca: Pinjol & Judol Biang Kerok Kenaikan Klaim Asuransi Kredit

Perlu diingat, meskipun bisa diperbaiki, catatan SLIK OJK tidak bisa hilang dengan sendirinya. Nasabah perlu melunasi semua tagihan yang ada untuk membersihkan riwayat kredit tersebut.

Lantas, bagaimana caranya apabila sudah memiliki catatan kredit yang buruk atau kredit macet? Berikut cara untuk membersihkan catatan kredit yang buruk, dikutip dari detikcom:

1. Mengecek Nama

Pertama, yang bisa kamu lakukan pertama kali adalah mengecek nama yang digunakan untuk berurusan dengan pihak pemberi layanan tersebut, kepada pihak Bank Indonesia. Apakah nama kita diblacklist atau tidak. Melalui SLIK juga, kamu bisa mengetahui apakah masih ada tanggungan/kewajiban yang belum terbayarkan atau tidak.

Cek catatan kredit bisa dilakukan secara online. OJK memberikan fasilitas ini melalui laman resmi idebku.ojk.go.id.

Namun layanan ini tidak bisa dikuasakan, karena itu debitur harus melakukannya sendiri. Dalam laman tersebut debitur akan diminta untuk mengisi tanggal layanan dan memilih jam antrean. Ada kuota yang tersedia setiap harinya. Jadi, jika debitur tak bisa memilih antrean pada hari tersebut bisa memilih di hari yang kuotanya masih tersedia.

2. Melunasi Kewajiban

Apabila masih ada yang belum terselesaikan, maka satu-satunya cara untuk membersihkan catatan kredit yang jelek adalah dengan melunasi kewajiban yang selama ini belum terselesaikan.

Setelah kamu mengecek data kamu di SLIK dan apabila masih ada kewajiban yang belum terselesaikan, kamu bisa mengecek kembali, berapa jumlah kewajiban yang belum terbayarkan kepada pihak leasing dan berapa bulan keterlambatannya. Ingat, semakin lama kewajiban tidak terbayarkan maka denda juga akan semakin membesar, jadi lakukan dengan segera.

Namun, ada kalanya kondisi ini bisa saja terjadi lantaran adanya kesalahan dari pemberi layanan kredit. Misalnya, dalam beberapa kasus masyarakat secara tiba-tiba memiliki tagihan PayLater, padahal dirinya diketahui tidak pernah menggunakan layanan tersebut.

Bila hal ini terjadi, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menghubungi atau melaporkan permasalahan tersebut, kepada pihak pemberi layanan kredit tersebut untuk meminta konfirmasi. Nantinya bila Anda terbukti tidak pernah menggunakan layanan tersebut maka tagihan kamu seharusnya dapat segera dihapuskan.

Butuh waktu berapa lama untuk pembersihan skor catatan kredit?

Berdasarkan catatan detikcom, untuk pembaruan data BI Checking (SLIK) dilakukan maksimal 30 hari dari hari pelaporan penghapusan tagihan. Selain itu. pihak penyedia layanan tersebut juga akan menerbitkan surat keterangan penghapusan/pelunasan tagihan untuk digunakan sebagaimana mestinya sambil menunggu proses pembaruan data SLIK.

Jadi, meskipun data SLIK Anda belum diperbaharui di BI, namun dengan adanya surat keterangan tersebut Anda tetap dapat mengurus administrasi yang dibutuhkan. Tapi jangan lupa untuk tetap mengecek data SLIK Anda ya, jangan sampai data tersebut tidak diperbarui.

Read more »

Dicaplok Manoj Punjabi, Seluruh Direksi-Komisaris NETV Kompak Mundur

 

Foto: NET. (ist)

Jakarta, CNBC Indonesia - Seluruh pengurus emiten pengelola kanal televisi NET, PT Net Visi Media Tbk. (NETV) kompak mengundurkan diri pada 7 Oktober 2024. Ini terjadi menjelang perusahaan tersebut diakuisisi oleh emiten rumah produksi PT MD Entertainment Tbk. (FILM).

Dalam keterbukaan informasi, Sekretaris Perusahaan NETV Shinta Trisnawati Sutrisno menyampaikan bahwa pengurus perusahaan yang terdiri dari 5 anggota direksi dan 3 dewan komisaris perusahaan, telah menyerahkan surat pengunduran diri.

Mereka adalah, Deddy Hariyanto selaku Direktur Utama NETV, Azuan Syahril selaku Direktur, Fendy Nagasaputra selaku Direktur, Ferry selaku Direktur, Lie Halim Komisaris Utama, Clifford David Rees selaku Komisaris Independen, dan Rachmat Nugroho selaku Komisaris.

"Selanjutnya, Perseroan akan mengikuti dan menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk meminta persetujuan dari pemegang saham atas pengunduran diri tersebut dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan," kata Shinta dalam keterbukaan informasi yang dikutip Selasa (8/10/2024).

Seperti diketahui, FILM yang dimiliki Manoj Punjabi itu, berencana mengakuisisi 80,05% saham NETV dengan nilai transaksi mencapai Rp1,65 triliun. Aksi korporasi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan serta pengembangan bisnis.

"Transaksi ini akan membantu mengembangkan bisnis Perusahaan dimasa mendatang dengan meningkatkan penjualan konten-konten oleh Perusahaan di saluran distribusi televisi," kata Corporate Secretary FILM Fidela Hasworini dalam keterbukaan informasi.

Ia menambahkan, transaksi ini juga akan berdampak pada perbaikan kinerja NETV. Dengan mendapatkan akses kepada kapabilitas produksi FILM, "yang akan membuat NETV semakin kompetitif.

Read more »

Asuransi Kesehatan Banyak 'Nombok' Bayar Klaim, OJK Peringatkan Ini

 

Foto: Ilustrasi rumah sakit. (Dok Pixabay)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kesadaran masyarakat atas asuransi kesehatan dinilai meningkat. Hal ini dilihat dari lonjakan pendapatan premi di lini bisnis ini. Akan tetapi, lonjakan tersebut juga diikut dengan rasio klaim yang meningkat sehingga membuat asuransi terpaksa 'menombok' biaya pengobatan rumah sakit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai akhir Agustus 2024, premi Asuransi Kesehatan dari sektor Asuransi Jiwa mencapai Rp 19,36 triliun, tumbuh 38,35% yoy. Sektor asuransi umum juga mencatatkan pertumbuhan premi Asuransi Kesehatan yang mencapai Rp 6,61 triliun, tumbuh 27% yoy.

"Walaupun pertumbuhan premi dapat terbilang cukup baik, klaim di kedua sektor ini masih terbilang tinggi, dan menjadi concern utama untuk melakukan efisiensi di berbagai lini," ungkap Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis, Senin, (7/10/2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, OJK terus mendorong pelaku usaha asuransi kesehatan untuk membangun kapabilitas digital, membangun kapabilitas untuk menganalisa data layanan Kesehatan yang diberikan kepada pemegang polis Kapabilitas digital dimaksudkan agar Perusahaan asuransi dapat terkoneksi secara real time dengan Sistem Informasi Manajemen di Rumah Sakit dan Klinik rekanan.

Hal ini dibutuhkan sehingga asuransi memiliki data yang memadai untuk melakukan Analisa efektivitas dan efisiensi layanan medis dan obat yang diberikan oleh RS rekanan kepada pemegang polis atau tertanggung dan mengkomunikasikan Analisa ini ke RS rekanan secara berkala (Utilization Review).

"Analisa ini harus ditopang oleh tim yang memiliki keahlian medis dan database untuk dapat menganalisa dan mengkomunikasikan temuan ke RS rekanan secara berkala melalui mekanisme Ulitization Review," jelas Ogi.

Ia pun mengusulkan para pelaku usaha asuransi membangun Medical Advisory Board (MAB) yang akan memberikan masukan kepada Perusahaan dalam mendorong efisiensi layanan Kesehatan.

"Keberadaan MAB diharapkan dapat memberi masukan berharga bagi Perusahaan untuk layanan medis dan obat yang berkualitas dengan biaya yang efisien," pungkasnya.

Selain dari pikah industri, OJK juga bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan untuk melakukan efisiensi biaya layanan Kesehatan dan obat melalui beberapa inisiatif strategis. Dari sisi pelaku usaha, kapabilitas untuk melakukan Utilization Review secara berkala dengan RS rekanan merupakan keharusan untuk mendorong tumbuhnya efisiensi ini.

Ogi menyatakan, pihaknya terus mengkomunikasikan cara-cara efektif untuk dapat melakukan standarisasi tarif yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.

Perlu diketahui, Perusahaan asuransi jiwa kini terpaksa 'menombok' pembayaran klaim asuransi kesehatan karena kenaikan inflasi medis membawa defisit rasio antara klaim dengan premi terkumpul. Perusahaan asuransi jiwa telah membayarkan klaim kesehatan sebesar Rp 11,83 triliun per semester 1-2024.

Ketua Bidang Literasi & Perlindungan Konsumen Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Freddy Thamrin mengatakan, rasio klaim asuransi kesehatan sudah lebih besar dari premi yang diterima. Nilainya mencapai lebih dari 100%, tepatnya 105,7%.

Dengan kata lain, perusahaan asuransi lebih banyak mengeluarkan uang untuk membayar klaim kesehatan nasabahnya, dibanding dengan menerima uang pembayaran premi asuransi dari pemegang polis.

Read more »